Jakarta – Pemerintah Indonesia sudah bulat untuk bertransisi energi menuju netral karbon atau net zero emissions (NZE) pada 2060 mendatang atau lebih cepat. Salah satu langkah yang akan diambil yaitu dengan mempercepat penghentian operasional alias pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, Pemerintah Indonesia akan mengumumkan kebijakan untuk menghentikan operasional PLTU pada puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada awal pekan depan.
Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam pertemuan COP 27 di Mesir, Selasa (08/11/2022), secara virtual.
Luhut mengatakan, kebijakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon. Namun demikian, upaya ini menurutnya membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.
“Pada kesempatan yang baik ini di COP 27, saya mengajak semua orang untuk bisa menghadiri puncak acara KTT G20, Presidential Summit di Bali. Kami akan mengumumkan salah satu langkah sukses kami dalam menghentikan operasional pembangkit batu bara dan mengubahnya ke pembangkit berbasis EBT,” tutur Luhut dalam pertemuan COP 27, Selasa (8/11/2022).
Luhut menilai, untuk bisa mengakselerasi target NZE diperlukan akselerasi sistem dan juga memperkaya kerangka kerja dalam transisi energi.
Berkenaan dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan rencana transisi energi Indonesia akan dilakukan dengan serius dan kredibel.
Indonesia pun akan mengantongi komitmen bantuan dari Amerika Serikat (AS) dan Jepang senilai US$ 15 miliar – US$ 20 miliar untuk membiayai program transisi energi. “Permata dari transisi energi ini ada di sisi fiskal, baik insentif, subsidi, belanja publik itu sangat besar. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan menteri ESDM, menteri koordinasi bidang maritim dan investasi yang bertanggung jawab mendesain transisi energi ini,” ungkap Sri Mulyani, dalam Bloomberg CEO Forum: Moving Forward Together, Jumat (11/11/2022).
Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, akan pensiunkan PLTU berbahan bakar batu bara lebih awal. Dalam hal ini, dia menuturkan pemerintah sudah mendesain dengan PLN untuk mengidentifikasi PLTU yang mau dipensiunkan dan biaya yang dibutuhkan.
Semuanya dikalkulasi dengan baik untuk mencocokkan dengan kebutuhan APBN. Adapun, program penghentian ini turut mencakup PLTU swasta. Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah menyiapkan carbon tax atau pajak karbon, serta pasar karbon. “Apa yang saya mau sampaikan, Indonesia bekerja sangat serius dan kredibel untuk memenuhi komitmen ini,” tegasnya.
Sumber : CNBC Indonesia
WA only
Leave a Reply