Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan sepanjang 2023 mencapai Rp 2.155,4 triliun yang terdiri atas pajak Rp 1.869,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 286,2 triliun. Capaian itu membuat rasio pajak (tax ratio) Indonesia mencapai 10,21% dari produk domestik bruto (PDB), turun jika dibandingkan 2022 yang berada di level 10,39%.
“Rasio perpajakan terhadap GDP kita 10,21% dalam hal ini. Ini realisasi sementara,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024) kemarin.
Khusus pajak, secara jumlah penerimaannya berhasil tembus di atas target yakni 108,8% dari target awal APBN 2023 dan 102,8% dari Perpres 75 Tahun 2023. Perbaikan pelayanan dan peningkatan sistem perpajakan juga terus dilakukan sehingga harapannya rasio pajak bisa meningkat.
“Dengan kenaikan penerimaan pajak yang tumbuh kuat selama tiga tahun berturut-turut, kita lihat bouyancy tax kita di atas 1% sehingga dari rasio pajak terhadap GDP diharapkan akan makin meningkat,” tutur Sri Mulyani.
Terkait rasio pajak, masing-masing calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) memiliki target sendiri yang dijanjikan jika terpilih nanti. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) misalnya, menargetkan rasio pajak bisa naik 13-16%.
“Meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dari 10,4% (2022), menjadi 13% sampai 16% (2029),” bunyi dokumen visi misi program Anies dan Cak Imin.
Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka lebih ambisius lagi. Pihaknya menargetkan untuk meningkatkan rasio pajak hingga 23% terhadap PDB, salah satunya dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara di bawah Presiden langsung.
Target itu sempat dipertanyakan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md yang menurutnya tidak masuk akal.
“Di dalam visi-misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tak masuk akal karena pertumbuhan ekonomi bisa 10%, padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6%. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak 10%, bagaimana Anda menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang nggak ngambil?” tanya Mahfud dalam Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).
Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md sendiri tidak memasukkan target rasio pajak dalam dokumen visi misinya. Hanya saja pihaknya menjanjikan untuk mendorong kemudahan dalam sistem perpajakan di Tanah Air.
“Tentu kewajiban warga negara membayar pajak, pertanyaannya adalah kenapa membayar pajak sulit. Kenapa kemudian tidak dipermudah. Maka penataan mulai dari regulasinya, sistem dan kelembagaan dan terakhir aktornya yang mesti dipilih. Kalau dia tidak bisa berprestasi, achievement motivation-nya rendah, saya kira cepat-cepat diganti jangan ragu-ragu,” ucap Ganjar di sela acara US-Indonesia Investment Summit ke-11 di Mandarin Oriental, Selasa (24/10/2023).
Sumber: finance.detik.com
WA only
Leave a Reply