APBN Negara Ini Tekor, Tapi Warganya Bebas Pajak

Penduduk Arab Saudi adalah penduduk yang beruntung di dunia. Pasalnya, penduduk di negara ini mendapatkan pendidikan, kesehatan gratis dan air serta gas yang disubsidi pemerintah. Namun tidak hanya itu, penduduk Arab Saudi ternyata tidak membayar pajak penghasilan pribadi.

Sebagai catatan, kebijakan ini terus berlaku meskipun negaranya mengalami defisit anggaran hingga 2% pada tahun lalu. Dikutip dari Expat HSBC, Arab Saudi tidak memiliki pajak penghasilan pribadi. Tetapi Tarif pajak penghasilan tetap sebesar 20% diterapkan pada laba yang disesuaikan dengan pajak dari individu penduduk non-Saudi dan non-GCC.

“Bukan penduduk yang tidak memiliki registrasi resmi atau bentuk usaha tetap di Arab Saudi akan dikenakan pemotongan pajak atas penghasilannya yang bersumber dari Arab Saudi,” ungkapnya.

Entitas penduduk Arab Saudi harus memotong pajak dari pembayaran yang dilakukan kepada bukan penduduk sehubungan dengan pendapatan yang diperoleh dari Arab Saudi. Aturan ini berlaku terlepas dari apakah entitas Saudi adalah wajib pajak.

Lantas mengapa Arab Saudi murah hati terhadap penduduknya?

Hal ini karena pemerintah Saudi memiliki kekayaan minyak yang berlimpah dan mereka juga memiliki soverign wealth fund, seperti public investment fund (PIF). Tidak hanya itu, negara ini juga kaya akan bahan mineral. Kendati minyak merupakan kekayaan alam yang bisa habis, tetapi pemerintah Saudi Arabia berhasil mengelolanya engan baik.

Pada 2017, saat negara ini melakukan reformasi ekonomi, Menteri Keuangan Arab Saudi tetap menegaskan bahwa rakyatnya tidak akan membayar pajak penghasilan dan perusahaan perusahaan-perusahaan Saudi tidak akan melihat keuntungan mereka dikenakan pajak.

Dikutip dari Reuters, jatuhnya harga minyak setelah pertengahan tahun 2014 telah mendorong Arab Saudi untuk mempertimbangkan perombakan radikal di seluruh bagian perekonomiannya, termasuk pajak baru, privatisasi, perubahan strategi investasi, dan pemotongan tajam belanja pemerintah. Namun, pajak penghasilan rakyatnya tetap dikecualikan.

Terbaru di WEF Davos, Menteri Keuangan Mohammed Al-Jadaan mengumumkan bahwa Arab Saudi tidak berniat mengenakan pajak penghasilan pada individu.

“Sama sekali tidak ada niat di Arab Saudi untuk mengenakan pajak penghasilan pada individu. Ini sudah menjadi posisi kami dengan sangat jelas,” tegasnya di sela-sela Forum Ekonomi Dunia 2024 yang diadakan di Davos, dikutip dari Saudi Gazette.

“Kami mengerahkan sumber daya lokal, kami memiliki pajak pertambahan nilai (PPN), kami memiliki pajak penghasilan pada perusahaan dan investor asing, dan kami memiliki zakat pada penduduk lokal, dan tidak ada niat untuk mengubah (mekanisme) itu. Kami sebenarnya mencoba merasionalisasikan sebagian beban perekonomian agar lebih ramah bisnis,” ujarnya.

Al-Jadaan mengatakan Arab Saudi telah melakukan diversifikasi ke berbagai sektor lain, termasuk pariwisata, teknologi, dan logistik. Dia mencatat bahwa Arab Saudi memiliki proyek logistik dasar yang sedang dibangunnya, baik itu kereta api atau bandara.

“Kerajaan juga berencana memperluas instalasi pengolahan air untuk memastikan bahwa layanan ini menjangkau warga dan penduduk tanpa gangguan, selain banyak proyek energi terbarukan yang kami ingin pastikan bahwa kami memiliki pembiayaan yang cukup untuk mereka,” katanya.

Al-Jadaan mengungkapkan, obligasi yang diterbitkan Arab Saudi senilai US$12 miliar akan digunakan untuk membiayai defisit.

“Kita mengalami defisit sekitar 2% dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini sehingga kita perlu menyeimbangkan defisit ini. Kita juga perlu mempercepat sebagian pengeluaran untuk proyek-proyek besar,” katanya.

Sumber: cnbcindonesia.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only