Direktorat Jendral (Ditjen) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) belum memberikan kepastian terkait wacana kebijakan Tax Amnesty Jilid III. Ditjen Pajak akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Kepala Subdirektorat Pelayanan Perpajakan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Tirta mengatakan, keputusan kebijakan tersebut sepenuhnya berada di ranah Badan Kebijakan Fiskal (BKF). “Terkait dengan bagaimana ke depan, kira-kira kebijakan perpajakannya tentu nanti akan berdasarkan kebutuhan dan arah dari pimpinan tertinggi di Indonesia, dari Bapak Presiden, Ibu Kemenkeu. Kita tunggu saja nanti seperti apa ke depannya,” ujar Tirta dalam acara HUT Ke-9 Tax Center Gunadarma, Kamis (23/1).
Dia menegaskan, pihaknya akan tetap fokus pada tugas utamanya sebagai administrasi perpajakan. Berbeda dengan BKF yang meramu regulasi atau kebijakan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan program Tax Amnesty lanjutan. Hal ini sebagai salah satu mekanisme untuk memulihkan kekayaan negara yang berada di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi, rancangan program itu sedang digodok oleh Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementrian Keuangan.
Sumber : Harian Kontan, Jumat 24 Januari 2025 (Hal. 2)
WA only
Leave a Reply