Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggandeng Satgassus Polri untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Kerja sama kedua belah pihak dilakukan dengan membangun sinergi dan kolaborasi.
“Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, DJP mengundang Tim Satgassus Polri untuk membangun sinergi dan kolaborasi,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).
DJP dan Satgassus Polri telah melakukan pertemuan dan membahas sektor-sektor strategis yang akan menjadi fokus kegiatan optimalisasi penerimaan pajak.
Keduanya berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi melalui sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas aktivitas ilegal yang merugikan negara.
“Kolaborasi antara DJP dan Tim Satgassus Polri menitikberatkan pada penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) yang dilakukan melalui penguatan sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara,” beber Rosmauli.
Fokus kerja sama mencakup sektor strategis seperti illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal, pertambangan ilegal, pembalakan liar, hingga kejahatan ekonomi lainnya.
“Fokus kerja sama ini mencakup sektor-sektor strategis seperti kejahatan ekonomi dan sumber daya alam ilegal seperti illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), illegal mining (pertambangan ilegal), illegal logging (pembalakan liar), dan kejahatan ekonomi lainnya,” tutupnya.
Sebagai informasi, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor. Fokusnya untuk melakukan pengawalan agar penerimaan negara di berbagai sektor dapat meningkat.
Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dipimpin Herry Muryanto sebagai kepala dan Novel Baswedan sebagai wakil kepala. Anggotanya merupakan mantan pegawai KPK yang sudah mempunyai pengalaman dalam menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan, serta sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.
Sumber : finance.detik.com
WA only
Leave a Reply