Percepat Aksesi OECD, Pemerintah Indonesia Segera Penuhi Standar ESG

Pemerintah Indonesia masih melakukan proses aksesi untuk bergabung dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Saat ini, pemerintah tengah mengintegrasikan kebijakan sesuai dengan standar global.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan standar OECD yang perlu diterapkan ke dalam kebijakan dalam negeri salah satunya ialah prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Proses aksesi tersebut secara umum membutuhkan waktu hingga 5-8 tahun, tapi Indonesia bertekad untuk memenuhi standar internasional tersebut dalam waktu yang lebih singkat,” ujarnya dikutip pada Minggu (14/9/2025).

Susiwijono menegaskan langkah tersebut merupakan pijakan penting agar Indonesia dapat memiliki tata kelola yang optimal sesuai dengan standar global.

Secara umum, dia mengeklaim pemerintah terus mendorong penerapan prinsip ESG ke dalam kebijakan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

“Kalau kita bicara penerapan ESG ke depan, pasti akan menjadi satu area yang sangat penting baik dari aspek lingkungan di ekonominya dan aspek sosial,” katanya.

Susiwijono menyebut salah satu riset mencatat sektor perkebunan, energi dan pertambangan memperoleh nilai ESG tertinggi. Menurutnya, catatan ini menunjukkan kepatuhan dan kualitas penerapan ESG sejalan dengan keberlanjutan ekonomi nasional.

Dia pun menilai capaian ESG di 3 sektor tadi dapat menjadi contoh bagi arah kebijakan pemerintah ke depan. Selain itu, dia menegaskan bahwa resiliensi perekonomian nasional terbukti mampu bertahan menghadapi dinamika global.

Susiwijono menambahkan aspek ekonomi keberlanjutan juga menjadi perhatian utama pemerintah saat ini, khususnya terkait dengan isu lingkungan dan perubahan iklim. Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Di samping itu, pemerintah mendorong pembiayaan hijau dan pelaksanaan proyek pengurangan emisi. Salah satu upaya yang dijalankan ialah meneken kerja sama multilateral, termasuk melalui forum G20 dan skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

“Integrasi prinsip ESG diharapkan tidak hanya menjadi standar global, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Susiwijono.

Sumber : news.ddtc.co.id