Kelas Menegah Butuh Bantalan Kebijakan

Pemerintah harus segera menyusun bantalan kebijakan untuk melindungi kelas menengah yang masih mengalami tekanan berat. Langkah tersebut mendesak untuk segera dilakukan mengingat kelas menengah berkontribusi signifikan terhadap konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Data BPS

Data berbicara. Badan Pusat Statistik (BPS) pernah mencatat bahwa jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah pada 2024 mencapai 66,35% dari total penduduk Indonesia. Kelompok ini juga terekam menyumbang sekitar 81,49% terhadap total konsumsi nasional.

Sayangnya, jumlah kelas menengah sendiri telah turun sekitar 10 juta jiwa dalam kurun tahun 2019 hingga 2024. Sebanyak 10 juta penduduk tersebut cenderung melorot ke kelas sosial ekonomi menengah rentan bahkan ke kelompok aspirasional hampir miskin.

Tekanan Berlanjut

Tekanan pada kelompok ini masih berlanjut. Per November 2025, jumlah pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 79.302 orang. Anga ini lebih tinggi dibanding periode sama 2024 sebanyak 77.965 orang.

Kepala Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman mengatakan, tekanan ini geser struktur konsumsi ke kebutuhan primer, sehingga melemahkan belanja nonesensial yang biasanya jadi mesin pertumbuhan. “Kondisi ini membuat konsumsi semakin sensitif terhadap dinamika pasar kerja dan pendapatan,” ujar Rizal kepada KONTAN, pada Kamis (25/12/2025).

Rekomendasi Kebijakan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimis bahwa ekonomi 2026 membaik berkat sinergi fiskal-moneter yang lebih selaras.

Meski demikian Rizal menilai bantuan sosial tetap penting untuk menjaga konsumsi kelompok rentan. Namun mengandalkan bansos saja tak cukup mendorong ekspansi agregat berkelanjutan. Kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi salah satu kebijakan efektif yang tepat sasaran ke kelas menengah.

Segandeng sepenarian, Kepala Ekonom BCA David Sumual juga beranggapan pemerintah perlu menyalurkan insentif yang tepat sasaran serta kebijakan struktural untuk menahan penurunan jumlah kelas menengah. David pun sepakat soal penyesuaian besaran PTKP.

“Kebijakan cash transfer sifatnya sementara. Harapannya ke depan ada kebijakan lebih yang struktural untuk perkuat kembali kelas menengah,” tandas David 24 Desember 2025.

Sumber : Harian Kontan, Jum’at 26 Desember 2025, Hal 2