Ditjen Pajak cenderung mengacu pada UN Model saat menegosiasikan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dengan negara mitra. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (20/1/2026).
Kasubdit Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Leli Listianawati mengatakan UN Model cenderung menjadi acuan utamanya apabila Indonesia menegosiasikan P3B dengan capital exporting countries.
“Kita sebagai capital importing country tentu saja mengacunya lebih banyak ke UN Model dibandingkan dengan OECD Model,” ujar Leli.
Namun, dalam hal posisi sebagai capital exporting countries maka Indonesia akan menjadikan OECD Model sebagai acuan mengingat OECD Model memberikan lebih banyak hak pemajakan kepada negara domisili.
“Kalau kita merasa sebagai capital exporting countries, tentu saja kita akan mengacu dengan OECD Model karena kan lebih menguntungkan kalau kita capital exporting countries,” ujar Leli.
Terlepas dari hal di atas, Leli mengatakan tak semua kepentingan Indonesia bisa diakomodasi dalam P3B mengingat negara mitra juga memiliki kepentingannya sendiri.
“Ada pasal yang wajib kita pertahankan, harus ada di dalam P3B. Tetapi, ada juga ketentuan-ketentuan yang memang pada saat negosiasi kita bisa lepaskan,” tuturnya.
Sebagai informasi, UN Model dan OECD Model merupakan model P3B yang dikembangkan oleh UN dan OECD. Model-model dimaksud seringkali menjadi acuan bagi setiap yurisdiksi dalam menyusun dan menegosiasikan P3B.
Secara umum, UN Model lebih banyak memberikan hak pemajakan kepada negara sumber. Sementara itu, OECD Model lebih banyak memberikan hak pemajakan kepada negara domisili.
Selain topik di atas, ada pula ulasan mengenai realisasi pelaporan SPT Tahunan dan aktivasi coretax dalam tahun berjalan. Lalu, ada juga ulasan mengenai kabar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang ikut serta dalam pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Sumber : news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply