Kaji Peluang Penurunan PPN, Purbaya: Harus Hati-hati

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan timnya bakal mengkaji peluang turunnya tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang saat ini 11 persen. Meski demikian, Purbaya mengatakan kajian ini setidaknya bakal melihat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026.

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan bakal berhati-hati dalam mengambil kebijakan. “Saya harus hati-hati, jangan sampai saya turunin tahu-tahu berantakan semua. Nanti defisinya di atas tiga persen. Jadi harus timbang-timbang mana yang paling baik,” katanya kepada awak media di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025. 

Di samping itu, Purbaya mengatakan setelah kuartal I 2026 kementerian baru bisa menyusun kebijakan fiskal yang baik. Pada periode tersebut, Kementerian Keuangan baru bisa menetapkan kebijakan fiskal sesuai kebutuhan. “Kalau mau kami dorong, kami dorongnya sebelah mana,” kata dia. 

Meski demikian, Purbaya mengatakan saat ini kementeriannya belum bisa memastikan rencana perubahan PPN ini. Apabila sudah ada kajian, Purbaya bakal meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. “Nanti kami propose ke parlemen,” ujarnya. 

Sebelumnya, Purbaya mengumumkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga September 2025. Bendahara negara itu melaporkan sampai akhir September 2025, APBN mengalami defisit Rp 371,5 triliun atau 1,56 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hingga akhir September 2025, penerimaan negara mencapai Rp 1.863,3 triliun atau 65 persen dari outlook yang ditetapkan. Angkanya lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 2.008,6 triliun.

Penerimaan terdiri dari perpajakan yang mencapai Rp 1.516,6 triliun atau mengalami kontraksi 2,9 persen. Penerimaan pajak sebesar Rp 1.295,3 triliun dan bea cukai sebesar Rp 221,3 triliun. Purbaya menyatakan penurunan harga komoditas menyebabkan penerimaan pajak penghasilan PPh badan dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sedikit tertahan.

Sedangkan belanja negara mencapai Rp 2.234,8 triliun. Atau 63,4 persen dari outlook. Belanja pemerintah pusat tumbuh tipis pada September, dan transfer ke daerah sudah terealisasi Rp 648,4 triliun atau 74,6 persen dari pagu.

Sumber : tempo.co