Greget Purbaya Soal Coretax: Salah Desain dan Bikin Penerimaan Lambat

Coretax lagi-lagi menjadi trending topic sepanjang pekan ini. Meski sudah hampir setahun berjalan, perbaikan coretax system belum juga rampung.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan melontarkan pernyataan bahwa coretax punya banyak kelemahan, bahkan ada kesalahan desain. Untuk mengatasinya, Purbaya rela menarik tim dari luar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan analisis atas coretax.

“Ada salah desain. Coretax ada beberapa lapis yang ke customer, di dalamnya ada proses yang berlapis-lapis. Yang luar ini desainnya kurang sophisticated, terlalu menumpuk ketika input dalam jumlah banyak dia hang atau sistemnya down,” ujar Purbaya dalam wawancara yang disiarkan oleh Garuda TV.

Tak hanya itu, Purbaya mengeklaim hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa coretax tidak sepenuhnya aman sehingga masih rentan diretas.

“Kalau kita tes security-nya, dari 100 itu nilainya cuma 30. Artinya banyak dan gampang sekali untuk di-jam oleh orang lain. Saya enggak itu macet itu gara-gara kebanyakan orang masuk ke sistem atau ada orang yang mengganggu dari luar. Yang jelas, cybersecurity-nya akan kita perbaiki terus,” ujarnya.

Tak cuma itu, Purbaya juga menuding bahwa coretax lah biang kerok melambatnya penerimaan pajak. Menurutnya, kendala coretax menyebabkan pembayaran pajak menjadi lebih lambat bila dibandingkan dengan yang seharusnya. Hal ini terjadi utamanya pada awal tahun.

“Coretax itu juga mengganggu inflow pendapatan kita dalam beberapa bulan pertama tahun ini. Sekarang pun sebagian masih bilang lambat, tapi saya yakin dalam waktu 2-3 minggu akan jauh lebih cepat,” ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan pihaknya akan terus menyempurnakan coretax agar wajib pajak bisa segera membayar pajak. Dia mengatakan timnya telah melakukan analisis atas coretax dan bakal menyelesaikan perbaikan selambat-lambatnya pada akhir Oktober 2025.

Selain informasi soal coretax, ada beberapa topik pemberitaan yang juga menarik untuk diulas kembali. Di antaranya, digugatnya PPh atas pesangon dan pensiun, update wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN), pemecatan puluhan pegawai Ditjen Pajak (DJP), serta kanal pengaduan yang dibuka oleh Menkeu Purbaya.

Sumber : news.ddtc.co.id