Penerimaan Pajak Tidak Optimal

Penerimaan pajak Indonesia masih jauh panggang dari api. Rasio juga jauh di bawah level ideal dan juga tertinggal dibanding negara-negara ASEAN. Bahkan tax buoyancy (elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi) tercatat hanya 0,71 tahun lalu. Artinya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mendorong penerimaan pajak sebesar 0,71%. Bagaimana mungkin fiskal negara bisa kuat dalam konidisi seperti itu?

Akibat langsungnya adalah ruang fiskal pemerintah menjadi sempit. Ketika pajak tak bisa mengisi kas negara sebagaimana mestinya, maka pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan pengurangan kemiskinan menjadi terhambat. Maka, meskipun ekonomi tumbuh, manfaatnya pada rakyat sering terasa lambat.

Tapi ini tidak mengherankan. Di Indonesia aktivitas ekonomi informal masih sangat tinggi, karena rakyatnya yang bekerja di sektor informal juga sangat banyak. Tambah lagi, kepatuhan wajib pajak rendah. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencatat dan memajaki usaha kecil, informal, atau kegiatan ekonomi yang sulit dipantau.

Jadi, basis pajak Indonesia masih sempit. Padahal basis pajak yang luas dan sistem administrasi yang efisien sangat penting. Bahkan ekonomi menilai sistem pajak belum mendorong aktivitas ekonomi produktif dengan cukup baik. Dalam situasi persaingan global, Indonesia tak bisa menunggu hanya dengan tarif atau insentif tanpa memperkuat fondasi pemungutan dan kepatuhan.

Pemeirntah perlu memperkuat sistem administrasi pajak dan mengawasi ekonomi informal. Basis pajak juga perlu diperluas, tapi tanpa membebani rakyat kecil. Ini bisa dilakukan misalnya dengan pajak konsumsi mewah dan memitigasi penghindaran pajak. Bangun kepercayaan rakyat dengan transparansi penggunaan pajak agar masyarakat merasa pajak yang dibayarkan benar-benar untuk mereka.

Rendahnya penerimaan pajak bukan sekedar soal angka yang kecil, melainkan soal bagaimana negara bisa menjalankan fungsinya sebagai pelayan rakyat. Ketika sumber daya fiskal terbatas, kebijakan yang paling terdampak adalah kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Pemerintah harus bergerak cepat dan strategis agar kondisi fiskal yang rapuh ini tidak menjadi hambatan.

Sumber : Harian Kontan, Jumat 24 Oktober 2025, Hal 15