Pemerintah menegaskan akan melanjutkan pelaksanaan beberapa program dalam paket stimulus ekonomi sampai 2026 mendatang. Dia juga menengaskan pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) ditunda sampai 2027.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai menghadiri Rapat Terbatas yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menanyakan sekaligus memperoleh penjelasan terkait beberapa program stimulus ekonomi yang sudah dijadikan target pada awal pemerintahannya untuk dilanjutkan pada tahun depan.
“Pemerintah sudah menyiapkan berbagai regulasi, seperti PPh final untuk UMKM sampai 2027. Kemudian, PPh untuk pariwisata dan padat karya, insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) untuk sektor perumahan, dan penerima diskon iuran JKK dan JKM (Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian),” kata Airlangga, dikutip Kamis (30/10/2025).
Selain itu, Airlangga juga melaporkan perkembangan informasi terkait data-data ekonomi terkini beserta program-program unggulan dari berbagai sektor ekonomi kepada Kepala Negara. “Bapak Presiden ingin mendapatkan update mengenai perkembangan daripada perekonomian. Tadi disampaikan bahwa relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik,” papar Airlangga.
Airlangga mengklaim beberapa indikator terkait konsumsi menunjukkan hasil yang baik, misalnya Indeks Keyakinan Konsumen masih berada di atas level 100-115. “Sektor retail juga baik 5,8, PMI Manufaktur 50,4, dan kemarin terkait dengan investasi juga Rp1.434,3 triliun. Mandiri Spending Index juga naik di akhir tahun ke 297. Ini sejalan dengan indeks dari perbankan lain. Utilitas produksi juga meningkat,” papar Airlangga.
Tak hanya itu, Kepala Negara juga mendengarkan pemaparan perkembangan program di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian dan program terkait hilirisasi. Kemudian, di sektor Perikanan, terdapat program revitalisasi tambak Pantau Utara yang sebanyak 20 ribu hektare, pengembangan tambak undang terintegrasi di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan modernisasi kapal. Adapula terkait Program Makan Bergizi Gratis.
“Jadi hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2025 ini,” pungkasnya.
Sumber : kabarbisnis.com
WA only
Leave a Reply