Minta Rotasi Pejabat Era Purbaya Dibatalkan, Dirjen Pajak: Sinyalnya Enggak Bagus

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto sebut rotasi pejabat di jajarannya saat era Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya dibatalkan.

Bimo menjelaskan adanya temuan sejumlah nama yang tak ikuti proses assessment dan talent management.

Ia dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai sepakat untuk membatalkan proses rotasi pejabat ini karena dinilai tidak adil.

“Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” tegas Bimo dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/9/2026).

Arahan dari Menkeu Suahasil Nazara agar perombakan pejabat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila ada yang terindikasi melompati proses assessment dikembalikan lebih dahulu ke posisi semula sampai ada instruksi lebih lanjut dari Menkeu.

“Iya, Pak Suahasil menyatakan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya,” kata Bimo.

Sebelumnya diketahui Purbaya melakukan perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis 10 September 2026.

Perombakan terjadi di Dirjen Bea Cukan dan DJP yang menyasar pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu.

Babak baru Kemenkeu

Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) dari sebelumnya diduduki Purbaya Yudhi Sadewa beralih ke Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026).

Menurut Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi, digantinya Purbaya ke Suahasil mengubah cara pengambilan keputusan.

Pasalnya, Suahasil berasal dari jalur teknokrasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia pernah memimpin BKF sejak 2016 dan menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019.

Ia paham mengenai pasar obligasi, hingga batas fiskal yang memengaruhi kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Karena itu, kebijakannya berpeluang lebih gradual, terkoordinasi, dan penuh uji risiko dibanding pendekatan yang lebih disruptif,” jelas Syafruddin, Rabu.

Samas eperti Syafruddin, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurrahman sebut pergantian Menkeu kali ini mengubah gaya keputusan daripada arah kebijakan fiskal.

“Pengalaman panjang Suahasil di Kemenkeu akan membawa pendekatan lebih prudent dan terukur,” ucap Rizal.

Ekonomi butuh daya dorong

Namun, Suahasil tak bisa begitu saja membuat APBN terlalu defensif karena ekonomi dalan negeri butuh daaya dorong.

Maka ia dituntut bermain aman namun tetap cepat mengambil keputusan.

“Suahasil perlu menjaga warisan kehati-hatian fiskal sambil memastikan keputusan tetap cepat,” jelas Syafruddin.

Jikalau pengambilan keputusan dirasa lamban, masyarakat menilai pemerintah tak gerak cepat menyikapi dinamika di depan.

Hal-hal ini memengaruhi persepsi dimana APBN kurang kredibel.

“Kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi kelambanan,” tegasnya.

Sumber : money.kompas.com