Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai ada tiga alternatif skema insentif fiskal yang dapat diterapkan untuk tetap menarik minat investasi asing di tengah penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15%.
Sebagaimana diketahui, penerapan GMT membuat insentif fiskal seperti pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 0% sulit dilakukan. Sebab, penerapan libur pajak hingga 100% itu dapat menghilangkan potensi penambahan pungutan pajak (top-up tax) oleh Indonesia terhadap suatu entitas grup perusahaan multinasional (PMN) beromzet 750 juta euro yang masih dikenai tarif efektif di bawah 15%.
Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Dwi Astuti menjelaskan bahwa adanya GMT adalah untuk mencegah negara-negara berlomba untuk menerapkan tarif pajak rendah alias race to the bottom. Di Indonesia, lanjutnya, skema insentif fiskal dari pemerintah masih banyak menawarkan fasilitas libur pajak bahkan hingga 20—30 tahun guna menarik investasi.
Dwi tidak menampik bahwa potensi penerimaan negara yang dapat dihasilkan dari top-up tax GMT cenderung sedikit. Namun, dia menilai rezim perpajakan ini tetap perlu diterapkan.
“Inilah yang sebetulnya secara konsensus dunia dicegah, mencegah race to the bottom, karena kita berlomba-lomba untuk tidak mengenakan pajak. Kalau dari perspektif kami di Direktorat Jenderal Pajak di-lead oleh DJSEF dari Kementerian Keuangan, sesedikit apapun akan ada additional tax yang akan kami terima,” ujarnya pada acara The 16th TIF Tax Outlook Seminar di Universitas Indonesia (UI), Rabu (4/11/2026).
Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Harmonisasi Kebijakan Perpajakan IV DJP Kemenkeu Randi Milza menyebut penerapan GMT kemudian dapat berdampak ke berbagai insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah. Tidak hanya tax holiday, namun juga seperi tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction.
Belum lagi, insentif fiskal untuk PPh Badan juga ditawarkan agar investasi asing masuk ke kawasan tertentu seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Ibu Kota Nusantara (IKN), serta Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Menurut Randi, pemerintah masih memiliki ruang untuk tetap memertahankan kebijakan insentif fiskal ini dengan melakukan sejumlah penyesuaian. Terdapat tiga alternatif yang dinilai olehnya mungkin diterapkan.
Alternatif pertama, memertahankan insentif PPh Badan yang ada dengan melakukan sejumlah penyesuaian seperti mengacu pada tarif efektif GMT 15% maupun pajak korporasi Indonesia sebesar 22%.
Randi mencontohkan, insentif seperti pengurangan PPh Badan tetap dapat diberikan asalkan kepada entitas grup PMN dengan omzet yang belum menyentuh 750 juta euro.
“Ataupun mungkin kita bisa bermain di spread 7% dari 22% statutory rate di Undang-Undang PPh, ya begitu dia sudah mencapai turun ke 15%, ya 7%-nya ruang insentifnya. Atau mungkin nanti bisa bermain juga di safe harbor. Jadi, kan, tidak semua entitas Indonesia ini omzetnya segede itu,” terangnya pada acara yang sama.
Insentif PPh Badan, lanjutnya, juga dapat tetap diberikan kepada investasi dengan fokus berbeda misalnya karyawan atau aktiva tetap. fokus juga ke investasi yang berbasis karyawan dan aktiva tetap.
Alternatif kedua, patuh secara keseluruhan terhadap aturan GMT. Artinya, pemerintah perlu mengubah skema kredit pajak yang saat ini berlaku maupun pemberian insentif investasi dari berbasis penghasilan ke pengeluaran.
Apalagi, Randi juga menjelaskan bahwa tax holiday bukan insentif yang memenuhi kualifikasi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) atau Qualified Tax Incentives (QTI), melainkan insentif berbasis pengeluaran maupun produksi.
Alternatif ketiga, insentif yang tidak bersifat PPh. Pemerintah tetap menawarkan insentif fiskal namun berupa pungutan perpajakan lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) maupun kepabeanan.
“Ini seperti insentif di PPN, memberikan investment support fund, kita bisa mengadopsi apa yang dilakukan oleh Vietnam, atau memberikan program-program lain yang diadopsi dari negara luar,” terangnya.
Sumber : ekonomi.bisnis.com
WA only
Leave a Reply