Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah tetap akan menawarkan fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau tax holiday meski Indonesia telah menerapkan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT).
Airlangga menyatakan pemerintah masih mengkaji penerapan GMT, termasuk dengan melihat kebijakan negara lain. Dia mencontohkan Kanada, salah satu anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang disebut masih memberikan insentif pajak korporasi dengan tarif 8%, di bawah tarif minimum global sebesar 15%.
“Dengan situasi global seperti sekarang, kelihatannya beberapa negara juga akan me-review terkait dengan GMT. Nah, bagi Indonesia, kami tetap memberikan fasilitas termasuk tax holiday untuk menarik investasi,” jelasnya kepada wartawan pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Airlangga menambahkan, pemerintah saat ini tengah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.69/2024 yang mengatur pemberian fasilitas tax holiday. Ketentuan tersebut sebelumnya diperpanjang hingga 2026 dari masa berlaku awal yang berakhir pada 2025.
Dia juga menyebut akan ada perlakuan khusus terkait pemberian tax holiday dalam kaitannya dengan GMT, terutama bagi negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama ekonomi maupun perdagangan dengan Indonesia.
“Kami akan melihat sesudah diberlakukannya perjanjian perdagangan salah satunya dengan EU [Uni Eropa] yang diharapkan bulan ini bisa ditandatangani rencananya 21 November, nah ini tentu GMT menjadi bagian dari situ,” paparnya.
Menurut Airlangga, pemerintah masih membutuhkan berbagai insentif untuk menjaga daya tarik investasi. Pemerintah menargetkan kontribusi investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) bertahan di kisaran 30% terhadap produk domestik bruto (PDB) agar pertumbuhan ekonomi dapat melampaui 5%.
Dia menilai efisiensi investasi juga perlu ditingkatkan, salah satunya dengan menekan rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Airlangga mencontohkan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri yang diklaim memiliki ICOR di bawah 4%.
Pemerintah selama ini menawarkan berbagai fasilitas fiskal untuk menarik investasi ke kawasan tersebut, termasuk tax holiday dengan masa pembebasan pajak hingga maksimal 20 tahun.
Oleh karena itu, Airlangga menyatakan Indonesia tidak perlu menjadi negara pertama yang sepenuhnya menerapkan GMT apabila negara lain masih meninjau kebijakan tersebut.
“Kalau GMT beberapa negara saya monitor tidak memberlakukan itu, jadi kita tidak perlu menjadi pionir di situ,” pungkasnya.
Pernyataan Airlangga tersebut muncul di tengah penerapan GMT di Indonesia sejak awal 2025 melalui PMK No.136/2024. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Pilar Dua OECD yang menetapkan tarif pajak efektif minimum sebesar 15% bagi grup perusahaan multinasional (PMN) dengan omzet konsolidasi minimal 750 juta euro.
Melalui kebijakan tersebut, yurisdiksi dapat memungut pajak tambahan (top-up tax) apabila tarif pajak efektif suatu entitas grup PMN berada di bawah ambang batas 15%.
Sementara itu, Kementerian Keuangan menyatakan fasilitas tax holiday masih dapat diberikan dengan tetap memperhatikan ketentuan GMT. Namun, insentif tersebut menjadi salah satu fasilitas yang paling terdampak karena pembebasan PPh Badan dapat membuat tarif pajak efektif perusahaan berada di bawah batas minimum global.
Dalam acara The 16th TIF Tax Outlook Seminar di Universitas Indonesia (UI), Rabu (4/11/2026), Kepala Seksi IV Harmonisasi Kebijakan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Randi Milza menjelaskan bahwa OECD telah menetapkan sejumlah karakteristik insentif pajak yang memenuhi kualifikasi GMT atau Qualified Tax Incentives (QTI).
Insentif yang memenuhi kualifikasi tersebut, antara lain, diberikan berdasarkan belanja nyata (expenditure-based) atau produksi yang terkait dengan aset berwujud.
“Di dalam rules yang dibikin oleh OECD, tax holiday itu tidak qualified sebagai tax incentive. Yang qualified adalah yang berbasis expenditure, pengeluaran yang spesifik, dan juga ada yang berbasis produksi. Misalnya, kalau suatu perusahaan dapat menghemat listrik sekian, dengan hasil produksi sekian, maka dia diberikan insentif sekian. Hal-hal seperti itu sepertinya belum diatur di Indonesia,” ujarnya.
Adapun apabila entitas grup PMN beroperasi di yurisdiksi dengan tarif pajak efektif di bawah 15%, pajak tambahan dapat dipungut melalui tiga mekanisme, yakni Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), Income Inclusion Rule (IIR), dan Undertaxed Payments Rule (UTPR).
Sumber : ekonomi.bisnis.com
WA only
Leave a Reply