Deretan Stimulus Ekonomi 2027, Mampu Jaga Kelas Menengah?

Pemerintah menyiapkan sembilan program stimulus ekonomi untuk 2027 dengan menyasar pekerja, pencari kerja, hingga masyarakat berpenghasilan tetap. 

Salah satu stimulus utama yang disiapkan adalah perluasan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Pemerintah menargetkan sebanyak 7,54 juta pekerja sektor formal dapat menikmati fasilitas pembebasan pajak tersebut sepanjang Januari hingga Desember 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPh 21 DTP akan diperluas ke seluruh sektor usaha, dari sebelumnya hanya menyasar sektor padat karya dan pariwisata. Meski demikian, pemerintah tetap menetapkan sektor prioritas, terutama industri alas kaki, tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, serta pariwisata.

“Soal PPh DTP kebanyakan sektor formal. Itu, kan [yang berpenghasilan] di bawah Rp10 juta. Targetnya itu,” ujar Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Perluasan insentif tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mempertahankan daya beli masyarakat kelas menengah melalui pengurangan beban pajak penghasilan. Kebijakan ini melengkapi Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan yang disalurkan selama tiga bulan pada kuartal IV/2026.

Dengan demikian, pemerintah menyiapkan instrumen bantuan berdasarkan kelompok penghasilan. Pekerja berpenghasilan rendah mendapatkan dukungan melalui BSU, sedangkan pekerja formal dengan penghasilan hingga Rp10 juta memperoleh keringanan melalui PPh 21 DTP.

“[Insentif kelas menengah itu] yang PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp10 juta,” kata Airlangga.

Meski demikian, rancangan insentif PPh 21 DTP masih dalam tahap perincian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung cakupan penerima, serta dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait implikasinya terhadap penerimaan negara.

Selain pembebasan pajak penghasilan, pemerintah menyiapkan delapan stimulus lainnya yang mencakup peningkatan keterampilan tenaga kerja, perlindungan pekerja, pembiayaan perumahan, hingga dukungan terhadap industri perhiasan.

Program Magang Nasional menjadi salah satu agenda yang akan dilanjutkan dengan target 150.000 peserta mulai April 2027. Peserta program direncanakan memperoleh uang saku, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), sertifikat, serta fasilitas PPh Pasal 21 DTP.

Airlangga sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan keberlanjutan program tersebut pada tahun depan. Selain magang, pemerintah juga menyiapkan Program Vokasi Nasional dengan target 300.000 peserta sepanjang Januari hingga Desember 2027.

Program vokasi tersebut menyediakan sertifikat kompetensi dan fasilitas penempatan kerja untuk meningkatkan keterampilan serta kesiapan tenaga kerja memasuki pasar kerja.

Dari sisi perlindungan pekerja, pemerintah menyiapkan tambahan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam dokumen rencana stimulus, tambahan manfaat tersebut menyasar pekerja dengan upah di bawah Rp2,3 juta dengan besaran manfaat yang tercantum sebesar 100%.

Pemerintah juga merencanakan diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah (BPU). Insentif ini diarahkan untuk meringankan beban iuran pekerja mandiri yang mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ruang Fiskal

Di sektor perpajakan, pemerintah turut mengevaluasi kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang saat ini sebesar Rp54 juta per tahun. Penyesuaian tersebut akan mempertimbangkan perkembangan inflasi dan upah minimum.

Airlangga mengatakan evaluasi kenaikan PTKP masih memperhitungkan sejumlah indikator ekonomi. “Evaluasi mengenai peningkatan batas PTKP yang sekarang Rp54 juta, tentu mempertimbangkan inflasi dan upah minimum,” katanya.

Jika terealisasi, kenaikan PTKP berpotensi memberikan tambahan ruang pendapatan bagi wajib pajak orang pribadi. Kebijakan tersebut melengkapi PPh 21 DTP yang secara khusus menyasar pekerja formal dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.

Kendati demikian, kedua kebijakan tersebut masih berada dalam tahap perencanaan dan evaluasi. Khusus PPh 21 DTP, pemerintah juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap penerimaan negara sebelum menentukan skema pelaksanaan.

Di luar insentif perpajakan, stimulus perumahan menjadi salah satu instrumen yang disiapkan untuk menopang daya beli masyarakat sekaligus menjaga aktivitas sektor properti.

Pemerintah berencana melanjutkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) perumahan sebesar 100% sepanjang 2027. Fasilitas tersebut diberikan untuk bagian harga rumah hingga Rp2 miliar dengan harga properti maksimal Rp5 miliar.

Selain itu, pemerintah menyiapkan fasilitas KPR bersubsidi MBT dengan suku bunga tetap 6%. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan tetap yang hendak memiliki rumah pertama melalui pembelian, pembangunan, maupun renovasi.

Kombinasi insentif pajak perumahan dan pembiayaan KPR bersubsidi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan hunian. Di sisi lain, keberlanjutan fasilitas PPN DTP juga diharapkan menopang permintaan di sektor properti.

Sementara itu, dukungan terhadap industri perhiasan dilakukan melalui perluasan cakupan pembebasan pungutan PPN bagi industri perhiasan dan konsumen logam mulia. Pemerintah juga mengusulkan penyesuaian standar kadar emas yang sebelumnya mengacu pada kadar 99,95% menjadi 99,9%.

Airlangga mengatakan penyesuaian tersebut diperlukan agar standar yang digunakan sejalan dengan kebutuhan industri. “Untuk sektor perhiasan perubahan daripada standar yang sementara ini bebas emas 99,95%, ini sebenarnya standar industrinya seharusnya 99,9%,” ujarnya.

Kesembilan stimulus ekonomi tersebut merupakan bagian dari arahan pemerintah untuk 2027 sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-40/M/SDK/KI.00/10/2026.

Rangkaian program itu memperlihatkan perluasan sasaran kebijakan pemerintah, mulai dari pencari kerja, pekerja formal, pekerja mandiri, masyarakat berpenghasilan tetap, hingga pelaku industri. Namun, sebagian insentif masih memerlukan perincian teknis dan penghitungan lebih lanjut sebelum dapat direalisasikan.

Berikut daftar stimulus ekonomi yang berencana disalurkan pada 2027:

1. Program Magang Nasional untuk 150.000 pencari kerja/lulusan baru mulai April 2027;
2. Program Vokasi Nasional untuk 300.000 peserta selama Januari-Desember 2027;
3. Tambahan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk pekerja terkenan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
4. Kenaikan Batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari saat ini Rp54 juta per tahun;
5. Perluasan cakupan bebas pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi industri perhiasan dan konsumen logam mulai yakni dari awalnya emas kadar 99,9%;
6. Relaksasi iuran JKK dan JKM dengan diskon iuran 50% untuk pekerja bukan penerima upah;
7. PPN DTP perumahan;
8. KPR bersubsidi MBT dengan bunga tetap 6%.

Sumber : ekonomi.bisnis.com