Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan aktif menghubungi wajib pajak untuk menyosialisasikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak.
Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I Arif Mahmudin Zuhri mengatakan, sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari pertemuan langsung dengan wajib pajak, pengusaha, dan asosiasi pengusaha hingga komunikasi oleh petugas pajak.
“Kami mengundang wajib pajak, para pengusaha, asosiasi. Nanti asosiasi akan berkomunikasi dengan wajib pajak, melakukan sosialisasi dan edukasi. Ini akan terus dilakukan,” ujar Arif dalam konferensi pers sosialisasi pengurangan sanksi administrasi dan pajak minimum global di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
DJP juga mengoptimalkan peran account representative (AR) untuk menghubungi wajib pajak secara langsung. Juru sita dan pemeriksa pajak turut dilibatkan untuk menyampaikan informasi mengenai fasilitas tersebut saat menjalankan tugas.
“Teman-teman account representative (AR) akan menghubungi wajib pajak untuk aktif mengikuti pengurangan sanksi ini. Demikian juga ada juru sita, kemudian pemeriksa. Ketika melakukan pemeriksaan, nanti sudah disampaikan kepada wajib pajak,” jelasnya.
Meski demikian, Arif mengaku belum memiliki rekapitulasi jumlah wajib pajak di wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan I yang telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
Berdasarkan pengalaman sejumlah kantor wilayah DJP lainnya, jumlah ketetapan pajak yang diajukan untuk memperoleh pengurangan sanksi dapat mencapai ribuan. Arif mencontohkan, jumlahnya pernah mencapai sekitar 3.000 ketetapan di Jakarta Barat dan sekitar 10.000 ketetapan di Sumatera Barat.
Namun, jumlah ketetapan pajak tersebut tidak serta-merta mencerminkan jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan. Satu wajib pajak dapat mengajukan pengurangan sanksi untuk beberapa ketetapan sekaligus.
Ketetapan tersebut dapat berasal dari beberapa masa pajak dalam satu tahun. Permohonan juga dapat berkaitan dengan surat ketetapan pajak (SKP) maupun surat tagihan pajak (STP).
“Sangat mungkin seorang wajib pajak itu dia mengajukan permohonan pengurangan sanksi lebih dari satu ketetapan,” katanya.
Mekanisme pembayaran utang pajak diubah
Sebelumnya, DJP mengubah mekanisme pembayaran utang pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK-71/2026). Aturan ini memprioritaskan pelunasan pokok utang pajak sebelum pembayaran sanksi administratif.
PMK-71/2026 merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.
Sebelum aturan baru berlaku, pembayaran wajib pajak diperhitungkan secara proporsional antara pokok utang pajak dan sanksi administratif. Kini, pembayaran diprioritaskan untuk melunasi pokok utang pajak terlebih dahulu.
Selain mengubah mekanisme pembayaran, PMK-71/2026 menyempurnakan jangka waktu penyampaian surat tanggapan atas hasil penelitian keberatan dan memperjelas ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Aturan tersebut juga menegaskan sanksi administratif yang timbul akibat proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali tidak dapat diajukan untuk pengurangan atau penghapusan melalui mekanisme dalam PMK tersebut.
Sumber : kompas.com
WA only
Leave a Reply