Lonjakan penerimaan pajak belum mencerminkan daya beli masyarakat. Di balik pertumbuhan penerimaan PPN dan PPnBM yang mencapai 39,1%, pemerintah menghadapi tantangan mengejar target pajak 2026. Apalagi, penerimaan negara juga ditopang penurunan pencairan restitusi.
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp 1.796,8 triliun, atau 76,2% dari target APBN sebesar Rp 2.357,7 triliun. Meski tumbuh 23,2% secara tahunan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih harus mengumpulkan Rp 514 triliun dalam dua bulan terakhir untuk memenuhi penerimaan.
Dus, DJP akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi, pergudangan, hingga ekonomi digital. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga akan memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan data pihak ketiga dan sistem Coretax.
“Kami akan mengoptimalkan sektor-sektor kontributor utama penerimaan pajak, termasuk ekonomi digital,” terang Bimo dalam konferensi pers, Jumat (13/11).
Penurunan restitusi
Di sisi lain, penerimaan PPN dan PPnBM menjadi penopang utama dengan realisasi Rp 793,55 triliun, atau tumbuh 39,1% per Oktober 2026. Namun, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, tidak berarti daya beli masyarakat pulih. “Pertumbuhan PPN yang cukup tinggi ini tidak sepenuhnya mencerminkan penguatan konsumsi masyarakat,” papar dia.
Yusuf mencatat, pencairan restitusi pajak hingga September 2026 mencapai Rp 198,71 triliun. Nilai tersebut turun sekitar 38,08% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp 320,91 triliun. Selain itu, kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah turut meningkatkan nilai PPN impor secara nominal.
Pengamat perpajakan CITA Fajry Akbar juga menilai pengetatan restitusi menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong penerimaan PPN. Terlebih, pertumbuhan PPN dalam negeri mencapai 50,7% hingga Oktober 2026. Realisasi tersebut melampaui pertumbuhan pada 2022 sebesar 38,4%, saat pemerintah menaikkan tarif PPN dan konsumsi masyarakat menguat.
Direktur Eksekutif IEF Research Institute Ariawan Rahmat juga sepakat, penurunan restitusi PPN dan PPnBM sebesar 38,6% menjadi Rp 137,79 triliun turut mendongkrak penerimaan neto. “Sebagian pertumbuhan PPN tahun ini adalah restitusi yang tertunda, yang pada waktunya tetap harus dibayar,” kata Ariawan.
Ariawan menilai konsumsi menjelang Natal dan tahun baru serta pencairan belanja pemerintah, berpotensi menopang penerimaan pada akhir tahun. Namun, DJP tetap menghadapi tantangan berat.
Lembaga ini harus mengumpulkan rata-rata Rp 257 triliun per bulan di November dan Desember, jauh di atas rata-rata penerimaan bulanan Januari–Oktober sekitar Rp 180 triliun. Mengacu pada target APBN, kekurangan penerimaan bahkan mencapai Rp 561 triliun.
Sumber : Harian Kontan, Sabtu, 14 November 2026, Hal 1.

WA only
Leave a Reply