Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun secara kumulatif hingga 30 September 2026. Penerimaan tersebut berasal dari empat sektor utama, yakni perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), transaksi aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
“DJP terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan setara bagi pelaku usaha digital maupun konvensional,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).
Dari total penerimaan tersebut, kontribusi terbesar berasal dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) sebesar Rp45,21 triliun. Selanjutnya, Pajak SIPP menyumbang Rp5,96 triliun, pajak transaksi fintech Rp5,40 triliun, dan pajak transaksi aset kripto sebesar Rp2,18 triliun.
Untuk PPN PMSE, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha sebagai pemungut hingga akhir September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 245 pelaku usaha telah memungut dan menyetorkan PPN dengan total Rp45,21 triliun sejak 2020. Khusus September 2026, DJP menunjuk tiga entitas baru, yakni Namecheap Inc., Airwallex Commercelink (Netherlands) B.V., dan Airwallex Digital (Netherlands) B.V., serta memperbarui data Niantic International Ltd.
Sumber : sindownews.com

WA only
Leave a Reply