Insentif Pajak PFII Lebih Menarik dari Singapura dan Dubai, Ini Tantangannya

Indonesia menawarkan sederet insentif pajak yang lebih menggiurkan melalui Pusat Keuangan Internasional Indonesia (Indonesia Financial Centre/PFII) untuk menarik investor global.

Namun, besarnya insentif tersebut dinilai belum tentu cukup membuat PFII lebih menarik dibandingkan pusat keuangan internasional di Singapura atau Marina Bay Financial Centre (MBFC) dan Uni Emirat Arab atau Dubai International Financial Centre (DIFC).

Pasalnya, investor tidak hanya mempertimbangkan tarif pajak, tetapi juga kepastian hukum, kualitas tata kelola, dan kredibilitas institusi.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet membeberkan, dalam skema PFII, pemerintah menawarkan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan hingga 100% atau tarif 0% dengan jangka waktu hingga 50 tahun bagi sektor inti.

Selain itu, terdapat fasilitas PPh final 0% bagi tenaga ahli, pembebasan pajak atas sejumlah penghasilan investasi investor asing, hingga pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk hunian mewah tertentu.

Penawaran tersebut membuat PFII memiliki daya saing dari sisi perpajakan. Sebagai perbandingan, Dubai melalui DIFC menawarkan tarif pajak nol persen selama 50 tahun.

Sementara itu, Singapura memiliki sejumlah skema insentif bagi sektor keuangan dengan tarif pajak khusus yang berkisar antara 8% hingga 15%.

Meski demikian, Yusuf menilai, daya tarik sebuah pusat keuangan internasional tidak bisa hanya diukur dari besaran insentif pajak yang ditawarkan.

“Secara nominal, insentif PFII memang terlihat sangat kompetitif. PPh badan dapat diberikan hingga 0% selama 50 tahun, setara dengan DIFC Dubai dan lebih rendah dibandingkan tarif konsesi di Singapura yang berkisar 8% hingga 15%,” turur Yusuf kepada Kontan, Minggu (1/11/2026).

Namun, menurut Yusuf, terdapat faktor lain yang perlu diperhitungkan investor, terutama terkait penerapan pajak minimum global atau global minimum tax.

Bagi kelompok usaha multinasional dengan omzet konsolidasi sedikitnya 750 juta euro, fasilitas PPh tetap akan berhadapan dengan ketentuan pajak minimum global sebesar 15%.

Indonesia, Singapura, dan Dubai telah menerapkan ketentuan pajak tambahan domestik untuk memenuhi standar tersebut.

Dengan demikian, ia menilai, bagi bank global, perusahaan asuransi besar, dan manajer aset berskala internasional yang menjadi target utama PFII, perbedaan tarif pajak efektif antaryurisdiksi menjadi semakin kecil.

Yusuf menjelaskan, insentif PFII justru akan lebih terasa bagi pelaku usaha yang berada di bawah ambang batas pajak minimum global, seperti family office atau pengelola dana berskala menengah.

Meski demikian, segmen tersebut juga telah memiliki berbagai pilihan skema insentif kompetitif di Singapura dan Dubai.

Di luar persoalan pajak, investor global juga mempertimbangkan kepastian hukum, kemudahan konversi mata uang, jaringan perjanjian pajak, ketersediaan tenaga profesional, serta biaya kepatuhan.

Dalam aspek tersebut, Singapura dan Dubai dinilai masih memiliki keunggulan karena telah membangun rekam jejak sebagai pusat keuangan internasional selama puluhan tahun.

Sementara itu, rincian insentif PFII masih menunggu aturan turunan dan tidak seluruh fasilitas akan diberikan secara merata. “Bagi investor, nilai insentif yang belum pasti akan selalu didiskon dengan premi risiko,” jelas Yusuf.

Ia memberikan ilustrasi, perusahaan dengan laba US$ 100 juta dapat menghemat sekitar US$ 13,5 juta per tahun apabila tarif pajaknya turun dari 13,5% menjadi 0%.

Namun, jika ketidakpastian kebijakan membuat investor meminta tambahan premi risiko sebesar 2% atas modal US$ 1 miliar, biaya tambahannya mencapai US$ 20 juta per tahun.

Dalam kondisi tersebut, penghematan pajak tidak lagi cukup untuk menutup risiko yang harus ditanggung investor.

“Jadi, PFII memang paling murah secara nominal, tetapi belum tentu paling menarik secara efektif. Pajak hanya menjadi tiket masuk, sedangkan keputusan investasi tetap ditentukan oleh kepercayaan dan konsistensi aturan,” katanya.

Persoalan kepercayaan tersebut juga menjadi penting di tengah perhatian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap transparansi kepemilikan saham, integritas perdagangan, dan efektivitas penegakan aturan di pasar modal Indonesia.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut membuat PFII berpotensi sulit langsung menarik arus investasi keuangan dalam jumlah besar dalam jangka pendek.

Pasalnya, investasi langsung seperti pembangunan smelter memiliki karakteristik berbeda dengan investasi portofolio atau modal keuangan.

Investasi langsung cenderung bertahan karena asetnya bersifat fisik dan sulit dipindahkan. Sebaliknya, modal keuangan dapat keluar dengan cepat ketika persepsi risiko meningkat.

Sementara itu, PFII justru menyasar modal yang sangat sensitif terhadap kepastian hukum dan kualitas tata kelola.

Investor global juga tidak akan sepenuhnya memisahkan risiko PFII dari risiko Indonesia secara keseluruhan. Selama otoritas nasional masih terlibat dalam pengaturan dan penyelesaian sengketa, kredibilitas kawasan akan tetap dinilai berdasarkan kualitas institusi Indonesia.

Meski demikian, Yusuf menilai PFII tetap berpeluang menjadi bagian dari solusi apabila dibangun dengan standar hukum, pengawasan, dan penyelesaian sengketa yang kredibel.

Ia mencontohkan keberhasilan Dubai mengembangkan Dubai International Financial Centre (DIFC) melalui regulator yang independen, kerangka hukum yang jelas, pengadilan yang dipercaya investor internasional, serta konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.

“PFII membutuhkan fondasi yang sama, bukan hanya insentif pajak,” ujarnya.

Pada tahap awal, investor yang paling realistis masuk ke PFII adalah institusi strategis yang membutuhkan akses terhadap proyek-proyek di Indonesia, terutama pembiayaan infrastruktur, hilirisasi, dan keuangan syariah.

Adapun dana global yang hanya mencari tempat untuk menempatkan likuiditas kemungkinan masih akan menunggu hingga PFII memiliki rekam jejak dan ekosistem yang lebih matang.

Oleh karena itu, Yusuf menilai pemerintah perlu memastikan urutan kebijakan yang tepat. Integritas pasar modal perlu diperkuat, insentif PFII harus dikunci dalam aturan yang tidak mudah berubah, serta regulator harus memiliki independensi dan kredibilitas.

Setelah fondasi tersebut terbentuk, pemerintah dapat mendatangkan sejumlah institusi besar sebagai pelaku awal untuk membangun ekosistem pusat keuangan internasional.

Menurutnya, tanpa fondasi tersebut, PFII berisiko menawarkan insentif yang besar tetapi tidak mampu menarik banyak pelaku usaha.

“Pada akhirnya, daya saing PFII tidak ditentukan oleh seberapa rendah pajaknya, melainkan oleh seberapa tinggi tingkat kepercayaan investor terhadap aturan dan institusinya,” tandasnya.

Sumber : kontan.co.id

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only