Pencairan Restitusi Jangan Tebang Pilih

Penurunan restitusi pajak tak boleh membuat arus kas dunia usaha ikut tersendat. Meski pemerintah mempercepat pengembalian pajak bagi UMKM dan industri padat karya, eksportir serta industri manufaktur juga meminta kepastian pencairan atas kelebihan pembayaran pajak mereka.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realiasai restitusi pajak mencapai Rp 208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka ini turun sekitar38,72% dibandingkan tahun lalu, sebesar Rp 340,52 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah memprioritaskan percepatan restitusi bagi UMKM dan Industri padat karya untuk menjaga likuiditas usaha, keberlangsungan produksi, serta penyerapan tenaga kerja.

Hingga Oktober 2026, DJP telah mencairkan restitusi UMKM sebesar Rp 7,14 triliun dari 125.375 permohonan. Sementara itu, restitusi industri padat karya mencapai Rp 4,9 triliun kepada 2.767 wajib pajak, setara 92,1% dari total permohonan sektor tersebut.

Ekonom Center of Reformon Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, DJP perlu memperluas percepatan restitusi ke sektor lain, terutama eksportir dan industri manufaktur. Pasalnya, kelebihan pembayaran PPN merupakan hak wajib pajak. “Restitusi merupakan hak wajib pajak, bukan insentif pemerintah,” ujar Yusuf, Jumat (13/11).

Menurut Yusuf, penundaan restitusi dapat menghambat arus kas dan modal kerja perusahaan. Eksportir dan insutri manufaktur umumnya memiliki PPN masukan lebih besar dibanding PPN keluaran.

Kondisi ini semakin menekan keuangan perusahaan ketika rupiah melemah dan biaya impor bahan baku meningkat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Yusuf menyarankan DJP memperkuat mekanisme restitusi berbasis risiko. DJP bisa mempercepat pencairan bagi wajib pajak dengan rekam jejak kepatuhan baik, sementara pemeriksaan mendalam difokuskan kepada wajib pajak berisiko tinggi.

Direktur Eksekutif IEF Research Institute Ariawan Rahmat menilai, restitusi sektor padat karya yang sebesar Rp 4,9 trilun baru mencakup sekitar 2,3% dari total restitusi yang telah dicairkan.

Eksportir, manufaktur berorientasi ekspor, pertambangan, dan perdagangan besar menyumbang nilai restitusi yang lebih besar. “Jangan sampai menunda hak wajib pajak lainnya,” ujar Ariawan.

Ariawan menjelaskan, DJP memang bisa mengatur antrean pencairan berdasarkan prioritas, tetapi tetap harus memenuhi hak wajib pajak sesuai ketentuan. Pasal 17B UU KUP memberikan waktu maksimal 12 bulan bagi DJP untuk memeriksa permohonan restitusi. Jika melampaui tenggat tersebut, pemerintah wajib membayar imbalan bunga sesuai ketentuan.

Ariawan juga meminta pemerintah mengevaluasi batas restitusi PPN dipercepat sebesar Rp 1 miliar dalam PMK Nomor 28 Tahun 2026. Batas tersebut terlalu rendah bagi perusahaan menengah yang berorientasi ekspor.

Sumber : Harian Kontan, Sabtu 14 November 2026, Hal 2

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only