Digitalisasi Dongkrak Retribusi dan Pajak Daerah di Bali

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menyebutkan kanal digital mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari pos retribusi dan pajak daerah di Pulau Dewata per September 2026.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Ronald Dungdung Parluhutan di Denpasar, Senin (16/11/2026), menjelaskan penggunaan metode digital untuk penerimaan pajak dan retribusi telah mencapai 53,37%, lebih tinggi dari konvensional yaitu menggunakan uang tunai.

Ia menyebutkan dari 53,37% itu, sebesar 0,55% di antaranya menggunakan transaksi Quick Response Indonesian Code Standard (QRIS).

Meski belum mencapai satu persen, namun capaian QRIS untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi itu menunjukkan wajib pajak mulai beralih ke skema digital melalui QRIS karena dinilai memudahkan dan lebih efisien.

Kemudian, perwakilan bank sentral itu juga mencatat sebanyak 52,81% lainnya merupakan penerimaan kanal digital yang mencapai Rp4,28 triliun.

Sedangkan pada 2025, proporsi penerimaan kanal digital mencapai 46,82% dengan realisasi mencapai Rp8,46 triliun.

Pajak daerah mencakup pajak makan dan minum (pariwisata), pajak kendaraan bermotor (PKB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P2).

Dari sisi kinerja, indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (IETPD) di Bali pada semester I-2026 rata-rata berada di atas 96%.

BI memaparkan Pemerintah Kabupaten Bangli, Karangasem, Gianyar dan Klungkung telah menembus lebih dari 98%.

Kemudian pemerintah kabupaten yang telah mencapai lebih dari 96% IETPD yaitu Buleleng, Jembrana (95%), Tabanan dan Badung (97%), dan Denpasar 94,75% sehingga total seluruh Bali mendekati 100% mencapai 97,3%.

Ia mengharapkan tiga bulan sebelum tutup tahun 2026, PAD bisa digenjot memanfaatkan sistem pembayaran digital.

Sementara itu, berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali, pendapatan asli daerah seluruh pemerintah daerah di Bali hingga triwulan III atau September 2026 mencapai Rp14,8 triliun atau naik 6,96% dibandingkan 2025.

Capaian itu sudah menembus 68,43% dari total pagu atau target selama 2026 mencapai Rp21,6 triliun.

Sumber : bali.bisnis.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only