Subsidi Pajak untuk Restrukturisasi BUMN

Sejumlah transaksi restrukturisasi BUMN mendapat perlakuan pajak, termasuk PPh final 0%

Pemerintah memberikan sejumlah keringanan pajak bagi badan usaha milik negara (BUMN) dan anak usahanya yang melakukan restrukturisasi. Kebijakan ini ertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 yang ditekan Presiden Prabowo Subianto dan berlaku sejak diundangkan pada 19 Oktober 2026.

Insentif utama yang diberikan adalah penggunaan nilai buku, bukan nilai pasar, dalam pengalihan dan perolehan aset untuk keperluan restrukturisasi. Dengan fasilitas ini, selisih antara nilai buku dan nilai pasar aset tidak langsung menimbulkan kewajiban pajak atas pengalihan tersebut.

Dalam Pasal 9 PP 41/2026, entitas restrukturisasi, yakni Danantara, holding operasional, dan entitas yang dimiliki, bisa memakai nilai buku setelah menyampaian pemberitahuan dan dokumen pendukung kepada Ditjen Pajak.

Selain itu, pemerintah mengenakan PPh final dengan tarif 0% atas pengalihan saham melalui hibah dalam rangka penataan struktur kepemilikan BUMN. Fasilitas ini berlaku bagi Danantara, holding investasi, holding operasional, maupun BUMN yang terlibat dalam transaksi tersebut.

PP 41/2026 juga mengatur perlakuan pajak atas sejumlah transaksi korporasi lainnya, meliputi setoran modal dan pembayaran dividen dalam bentuk nontunai, tukar-menukar harta, pembelian kembali saham, pengalihan lini usaha dengan pembayaran tunai, hingga pembebasan utang dalam rangka likuiditas.

Untuk sejumlah transaksi tersebut, pemerintah memberikan PPh final 0%. Fasilitas ini antara lain berlaku atas selisih lebih nilai buku dalam pembelian kembali saham secara nontunai, penurunan nilai nominal saham, serta pengalihan lini usaha dengan pembayaran tunai.

Pembebasan utang dalam rangka likuiditass juga mendapat fasilitas PPh final 0%, sepanjang utang antarentitas yang memiliki hubungan istimewa telah diakui sebelum 1 Januari 2026.

Dari sisi pajak pertambahan nilai (PPN), pengalihan barang kena pajak dalam merger, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan akusisi antarpengusaha kena pajak tidak dianggap sebagai penyerahan. Pemerintah juga membebaskan pemungutan PPN dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) atas pengalihan aset tertentu yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi BUMN.

Transparansi

Direktur Eksekutig Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menilai, pemberian insentif itu tidak seluruhnya sebatas menjaga netralitas pajak. “sebagian lagi, terutama PPh final 0%, sudah melewati batas netralitas dan pada praktiknya merupakan subsidi,” kata Ariawan, kemarin.

Danantara sebelumnya menyebut restrukturisasi BUMN berpotensi menghemat Rp 50 triliun jika jumlah perusahaan berhasil dipangkas sekitar 254 entitas. Menurut Ariawan, angka ini perlu dijadikan pembanding terhadap biaya fiskal yang timbul dari pemberian fasilitas pajak.

Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengingatkan Kementerian Keuangan untuk membuka besaran belanja perpajakan yang harus dicatatkan akibat pemberian insentif kepada Danantara.

“Masyarakat berhak tahu, dengan memberikan insentif tersebut berapa benefit untuk perekonomian nasional,” imbuh Raden.

Rincian Insentif Pajak Restrukturisasi BUMN

  • Bentuk intsentif
    • PPh final 0% atas pengalihan saham melali hibah untuk penataan struktur kepemilikan BUMN.
    • PPh final 0% atas penghapusan piutang atau pembebasan utang dalam rangka likuiditas, sepanjang memenuhi persyaratan.
    • Perlakuan nilai buku atas pengalihan aset dalam transaksi restrukturisasi.
    • PPN dan PPnBM tidak dipungut atas penyerahan aset tertentu dalam restrukturisasi.
  • Syarat dan ketentuan
    • Menyampaikan pemberitahuan penggunaan nilai buku kepada Ditjen Pajak paling lambat enam bulan setelah restrukturisasi.
    • Memiliki Surat keterangan Fiskal dan melunasi utang pajak. Pengalihan lini usaha dengan pembayaran tunai hanya untuk tujuan penyelamatan atau penyehatan perusahaan.
    • Jika persyaratan tidak dipenuhi, Ditjen Pajak dapat menghitung ulang nilai pengalihan berdasarkan nilai pasar.
  • Masa berlaku dan evaluasi
    • Belaku hingga 31 Desember 2029.
    • Mencakup transaksi sejak 1 Januari 2026 hingga sebelum PP diterbitkan.
    • Fasilitas PPN berlaku mulai Masa Pajak September 2026.

Sumber : Harian Kontan, Kamis 19 November 2026, Hal 2

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only