Kejar Setoran Pajak Rp514 Triliun, Pemerintah Diminta Bidik Korporasi Besar, Bukan UMKM

Pemerintah menghadapi pekerjaan berat untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun hanya dalam dua bulan terakhir 2026. Namun, ambisi memenuhi target APBN jangan sampai berujung pada tekanan pajak yang semakin besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat kelas menengah. Korporasi besar, kelompok berpenghasilan tinggi, dan sektor ekonomi yang selama ini belum tergarap optimal justru harus menjadi sasaran utama perluasan basis pajak.

Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof. Rahma Gafmi, mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil jalan pintas dengan mengintensifkan pemungutan pajak terhadap kelompok masyarakat yang daya belinya masih tertekan. Menurut dia, kebijakan mengejar penerimaan negara harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sekaligus tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

“Trust issue terhadap pengelolaan anggaran masih menjadi persoalan. Publik kerap mempertanyakan efisiensi belanja negara,” ujar Rahma, dikutip Rabu (18/11/2026).

Menurut Rahma, tuntutan agar masyarakat semakin patuh membayar pajak harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara. Tanpa perbaikan di sisi belanja, langkah pemerintah menggenjot penerimaan justru berpotensi memicu resistensi dan memperlebar jarak kepercayaan antara negara dan wajib pajak.

Sorotan publik terhadap pemborosan anggaran, perjalanan dinas yang tidak esensial, hingga kasus hukum di lembaga pengelola penerimaan negara dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap institusi perpajakan. Karena itu, pemerintah perlu menunjukkan bahwa uang pajak dikelola secara efisien sebelum meminta kontribusi yang lebih besar dari masyarakat.

Tekanan ekonomi yang masih dihadapi kelas menengah dan bawah juga tidak bisa diabaikan. Kenaikan biaya hidup dan tantangan penciptaan lapangan kerja membuat ruang konsumsi serta kemampuan usaha masyarakat belum sepenuhnya pulih.

Dalam situasi tersebut, pemungutan pajak secara agresif pada penghujung tahun berisiko menambah beban finansial masyarakat dan mengganggu iklim usaha, terutama bagi UMKM yang memiliki ruang usaha dan kemampuan finansial lebih terbatas.

Korporasi Besar dan Ekonomi Digital Jadi Sasaran

Alih-alih memperluas tekanan kepada wajib pajak kecil, Rahma mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat pengawasan terhadap korporasi besar, wajib pajak berpenghasilan tinggi, dan perusahaan ekonomi digital berskala besar.

Menurut dia, masih terdapat potensi penerimaan yang dapat digali dari aktivitas ekonomi digital, termasuk perusahaan dan platform asing yang memperoleh pendapatan signifikan dari pasar Indonesia meskipun tidak memiliki kantor fisik di dalam negeri.

Pengawasan juga perlu diperketat terhadap sektor pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Ketiga sektor tersebut memiliki potensi ekonomi besar sehingga peningkatan kepatuhan pajak korporasi dan pengawasan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) perlu menjadi prioritas.

Di sisi administrasi, pemerintah perlu mempercepat optimalisasi sistem perpajakan melalui implementasi penuh Coretax dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pemanfaatan data lintas sektor, mulai dari perbankan, kepemilikan aset, hingga laporan perpajakan, dinilai dapat membantu otoritas mendeteksi ketidaksesuaian antara profil kekayaan dan kewajiban pajak. Pengawasan berbasis data tersebut terutama perlu diarahkan kepada kelompok berpenghasilan sangat tinggi.

Rahma juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal di DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pembenahan integritas aparatur menjadi faktor penting untuk menutup celah korupsi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penerimaan negara.

Insentif Korporasi Perlu Dievaluasi

Strategi lain yang perlu ditempuh pemerintah adalah mengevaluasi efektivitas fasilitas perpajakan bagi korporasi besar, termasuk tax holiday dan tax allowance.

Rahma menilai insentif yang tidak terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap investasi riil maupun penciptaan lapangan kerja perlu dibatasi atau dicabut. Dengan demikian, fasilitas fiskal tidak sekadar menjadi pengurang penerimaan negara tanpa memberikan manfaat ekonomi yang sepadan.

Sebagai alternatif, pemerintah dapat mempertimbangkan optimalisasi pajak atas kekayaan, kepemilikan aset mewah, dan kelompok berpenghasilan sangat tinggi. Pendekatan ini dinilai lebih tepat dibandingkan menaikkan pajak konsumsi yang berpotensi menekan daya beli masyarakat luas.

Di sisi pengeluaran, pemerintah juga didorong melakukan penghematan secara nyata melalui pemangkasan kegiatan seremonial, perjalanan dinas berlebihan, serta proyek yang tidak memberikan manfaat ekonomi signifikan.

“Ke depan, perumusan target penerimaan dalam APBN harus disusun berdasarkan basis data yang lebih akurat dan konservatif, guna menghindari kepanikan fiskal dan tekanan luar biasa di akhir tahun anggaran,” kata Rahma.

Penerimaan Baru 76,2 Persen dari Target

Desakan untuk mengubah strategi optimalisasi penerimaan pajak tersebut muncul ketika pemerintah menghadapi kesenjangan besar antara realisasi dan target penerimaan pajak 2026.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun. Angka tersebut tumbuh 23,2% secara tahunan, tetapi baru setara 76,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Dengan demikian, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun pada November dan Desember 2026 untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui upaya memenuhi target tersebut bukan pekerjaan mudah. Ia meminta dukungan dan partisipasi aktif masyarakat serta seluruh wajib pajak agar penerimaan negara dapat terjaga dan kesinambungan fiskal nasional tetap terpelihara.

“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun, sudah dikumpulkan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Pajak, bukan pekerjaan yang mudah dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan,” kata Suahasil.

Sumber : kabarbisnis.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only