Sebanyak 1.052 emiten atau perusahaan terbuka yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menjalani tahapan piloting implementasi pelaporan keuangan terpusat atau Financial Reporting Single Windows (FRSW). Rencananya, emiten akan mulai secara bertahap menyampaikan laporan keuangannya ke sistem baru yang dibangun oleh otoritas fiskal bernama Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK).
Pelaporan keuangan terpusat secara digital ini dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kemenkeu dengan unit Kemenkeu lainnya seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen (BaTii).
Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dilibatkan, apalagi sebelumnya pelaporan keuangan emiten disampaikan kepada dua lembaga tersebut.
Implementasi PBPK adalah amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) No.43/2025 tentang Pelaporan Keuangan. Uji coba PBPK sudah dilakukan dalam dua tahap yaitu pada 15 Juli dan 24 September. Tahapan piloting juga sudah dilakukan dua tahap melibatkan 1.052 emiten, yaitu 500 emiten pada 3 November dan 552 emiten pada 11 November.
Mekanisme pelaporan terpusat ke PBPK dilakukan untuk mengurangi beban administratif korporasi yang kerap menuntut adanya upaya rekonsiliasi laporan secara berulang. PBPK diharapkan menjadi satu wadah laporan keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh multisektor.
Sepanjang 2026, DJSPSK utamanya mempersiapkan sistem FRSW pada PBPK serta menyempurnakan taksonomi nasional sehingga menjadi bahasa bersama pelaporan keuangan Indonesia. Emiten didahulukan dalam implementasi karena sudah berpengalaman menyampaikan laporan ke BEI dan OJK secara digital.
Setelah implementasi bertahap pada 2027, Menteri Keuangan nantinya berwenang untuk memutuskan apabila perlu memperluas implementasi PBPK ke perusahaan tertutup.
Pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, Jumat (13/11/2026), Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin menyebut proses piloting ke-1.052 emiten ini berjalan lancar. Uji coba akan dilakukan lagi sebelum penghujung 2026 guna memastikan kesiapan implementasi awal tahun depan.
“Jadi, totalnya pada 1.052 emiten sudah kami lakukan piloting untuk sistem tersebut. Mohon dukungannya agar proses implementasi FRSW dapat berjalan dengan lancar secara bertahap di tahun 2027,” terang Herman, dikutip Selasa (17/11/2026).
Pada keterangan sebelumnya, pria yang juga Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini menyebut persiapan pada 2026 berfokus pada pengembangan sistem, penyempurnaan taksonomi, serta integrasi dengan sistem pelaporan lainnya.
Herman menyebut pada semester II/2026 ini, pihaknya akan melaksanakan uji coba sistem guna menjaring masukan terkait rancangan portal antarmuka. Uji coba melibatkan unit lain di Kemenkeu dan kementerian/lembaga lainnya.
“Uji coba ini akan dikoordinasikan bersama antara OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kemenkeu (DJSPSK, DJP dan BaTii dengan melibatkan maksimal 40 emiten percontohan yang mewakili 8 sektor pada ketentuan bursa,” jelas Herman kepada Bisnis beberapa waktu lalu.
Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana Nugraha, mekanisme pelaporan keuangan ini tidak banyak mengubah sistem yang sudah ada meski kini lebih terpusat. Sebab, standar pelaporan keuangan ke PBPK juga sudah berbasis Extensible Business Reporting Languge (XBRL) dan diintegrasikan antarsistem.
Gilman menyebut implementasi PBPK ini menyesuaikan mekanisme pelaporan keuangan korporasi ke International Financial Reporting Standards (IFRS). Dia memastikan pihaknya juga sudah memberikan masukan ke pemerintah mengenai transisi FRSW.
“Kalau [perusahaan] listed, sebenarnya enggak banyak adjustment karena mereka sudah comply dengan standar yang cukup tinggi, ya. Untuk laporan XBRL-nya, enggak banyak penyesuaian. Cuma lebih nanti item-itemnya nih. Misalnya COA-nya [Chart of Accounts], penamaan, segala macam, itu kan dia kasih guide-nya juga nanti,” terangnya saat ditemui Bisnis di kantor Kemenko Perekonomian, beberapa waktu lalu.
Gilman menyebut tujuan implementasi FRSW lebih ditujukan agar korporasi hanya menyetor satu laporan keuangan saja dengan standar yang sama bagi seluruh penggunanya, baik otoritas maupun investor.
“Itu tujuannya bikin laporan nasional bersama, biar bisa dibaca oleh siapa aja. Investor lokal, global, dan lain-lain karena mereka membaca dengan format yang sama,” pungkasnya.
Dari segi reformasi pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa implementasi PBPK pada akhirnya akan membantu langkah peningkatan akuntabilitas perusahaan-perusahaan terbuka.
“Sistem ini ke depannya akan memperkuat akuntabilitas serta pada gilirannya akan membantu reformasi pasar modal melalui peningkatan transparansi dan kepercayaan publik dan investor,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi kepada Bisnis, Selasa (17/11/2026).
Hasan menjelaskan bahwa PBPK nantinya akan menjadi media penyampaian laporan keuangan audited dari entitas, baik badan maupun perorangan, yang sebagai pilot project pada tahun 2027 akan diimplementasikan kepada Emiten dan Perusahaan Publik (EPP).
FRSW atau PBPK menyatukan pelaporan keuangan dari berbagai sektor (jasa keuangan hingga sektor riil) ke dalam satu sistem terintegrasi di bawah Kementerian Keuangan.
“Hal ini mengakhiri duplikasi pelaporan dan membuat data keuangan lebih konsisten serta terstandar. Dengan standar pelaporan yang modern (seperti format XBRL) dan integritas data yang lebih terjaga,” terang Hasan.
Tingkatkan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu tidak menampik bahwa keterlibatan fiskus dalam PBPK juga untuk diharapkan dapat memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak.
Namun, keterlibatan unit penerimaan negara ini diklaim lebih luas yaitu untuk mempermudah proses administrasi serta mendukung terbentukany ekosistem pelaporan yang lebih efektif bagi wajib pajak badan.
“Peran DJP tidak semata-mata berorientasi pada penguatan pengawasan kepatuhan perpajakan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong penyederhanaan proses administrasi, meningkatkan efisiensi pemenuhan kewajiban pelaporan, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Selasa (17/11/2026).
Inge menyebut pemanfaatan informasi melalui PBPK tetap dilaksanakan dengan memerhatikan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dia menyebut pelaporan keuangan terpusat ini diharapkan mampu mengurangi duplikasi penyampaian informasi keuangan kepada berbagai instansi pemerintah. Dengan demikian, perusahaan tidak lagi dibebani proses pelaporan yang berulang atas informasi yang pada prinsipnya memiliki substansi serupa.
Di sisi lain, standardisasi dan integrasi data juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas, konsistensi, dan keandalan informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan fungsi pemerintahan.
“Melalui proses pelaporan yang lebih sederhana, terintegrasi, efisien, dan konsisten, FRSW diharapkan dapat mengurangi beban administratif korporasi sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance),” terangnya.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai adanya PBPK dapat meningkatkan transparansi pelaporan keuangan nasional. Akan tetapi, dia juga menggarisbawahi agar implementasinya harus tetap disertai pagar tata kelola yang kuat.
Khusus untuk kepentingan perpajakan, Josua menyebut penggunaan data PBPK harus dipastikan bukan menjadi alat pemeriksaan pajak.
“Penggunaan data untuk pajak, pengawasan pasar modal, dan perumusan kebijakan harus memiliki pemisahan yang tegas agar pelaku usaha tidak melihat PBPK semata sebagai alat pemeriksaan pajak,” ujarnya kepada Bisnis.
Di sisi lain, Josua juga berpesan perlunya akses data agar dibatasi sesuai kewenangan lembaga dan jejak audit yang jelas. Standar data juga harus diselaraskan dengan standar akuntansi dan kebutuhan OJK maupun BEI.
Selanjutnya, keamanan data harus menjadi prioritas karena kebocoran laporan keuangan dapat menimbulkan risiko pasar dan hukum.
Senada, pengamat pasar modal sekaligus Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. (RELI) Reza Priyambada lalu mendorong agar keterbukaan informasi melalui SPE OJK-IDX dihubungkan ke PBPK.
“Di sisi lain, juga harus diperhatikan keamanan datanya karena bisa saja ada celah di PBPK yang dapat membuat data-data perusahaan di dalam sistem tersebut di-hack maupun disusupi ransomware, malware, virus, dan sejenisnya,” jelasnya kepada Bisnis.
Secara umum, pemerintah mengklaim geliat kinerja korporasi dan perbaikan fundamental ekonomi terlihat dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tumbuh konsisten di atas 20% dibandingkan periode tahun sebelumnya (YoY) setidaknya sejak Mei 2026.
Teranyar, realisasi pajak korporasi tercatat Rp303,5 triliun sampai dengan Oktober 2026 atau tumbuh 28,2% (YoY).
Sumber : ekonomi.bisnis.com

WA only
Leave a Reply