Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dinilai dapat menjadi bantalan fiskal untuk mengantisipasi kondisi gejolak harga komoditas global yang berdampak terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, mengatakan kenaikan harga komoditas, terutama minyak mentah, tidak selalu memperkuat kondisi fiskal secara otomatis.
Pasalnya, dengan adanya kondisi tersebut mengharuskan pemerintah untuk menanggung peningkatan beban belanja subsidi dan kompensasi energi yang tidak jarang lebih besar daripada tambahan penerimaan yang didapat.
“Dampak kenaikan harga komoditas terhadap APBN perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi tambahan penerimaannya,” ujar Josua di Jakarta, Jumat (13/11).
Josua mengatakan, setiap kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) sebesar USD1 per barel akan meningkatkan PNBP, namun memberikan dampak bersih negatif terhadap APBN sekitar Rp8,5 triliun.
Hal serupa juga terjadi jika mata uang rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Ia mencontohkan, pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS yang berpotensi menekan APBN hingga Rp3 triliun akibat lonjakan belanja negara.
Kenaikan ICP dan melemahan rupiah terhadap dolar AS berpotensi menekan APBN karena naiknya alokasi subsidi yang harus disediakan dalam APBN. Untuk itu, pemerintah terus berupaya mencari langkah strategis yang bisa meningkatkan sisi penerimaan selain sektor perpajakan. Salah satunya, dari upaya menggenjot PNBP.
Sebagaimana diketahui, Hingga September 2026, realisasi PNBP tercatat mencapai Rp492 triliun atau tumbuh 42 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Josua memproyeksikan total PNBP sepanjang 2026 dapat menyentuh Rp638 triliun, yang diharapkan mampu menopang APBN saat penerimaan pajak menghadapi risiko perlambatan.
Terkait proyeksi ke depan, Josua mengingatkan pemerintah untuk tidak menjadikan realisasi tinggi tahun ini sebagai dasar memperbesar belanja permanen. Dalam RAPBN 2027, target PNBP ditetapkan sebesar Rp517,4 triliun, lebih rendah dari outlook 2026 sebesar Rp575,1 triliun sebagai bentuk antisipasi normalisasi harga komoditas.
Ia menyarankan pemerintah memperbaiki metode proyeksi dengan memisahkan pengaruh harga dan volume produksi (lifting).
“Pendekatan yang lebih tepat adalah membangun model berdasarkan masing-masing komoditas dengan memisahkan pengaruh harga dan volume,” ungkapnya.
Josua menyebut, dengan perencanaan yang konservatif dan terukur, optimalisasi PNBP diharapkan dapat memperkuat ketahanan fiskal tanpa menciptakan beban anggaran baru ketika harga energi dunia mengalami gejolak.
Sumber : jawapos.com

WA only
Leave a Reply