DJP Jatim Terima 1.067 Permohonan Penghapusan Sanksi Pajak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I mencatat terdapat 1.067 permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA) dari 398 wajib pajak. Otoritas pajak pun terus mendorong wajib pajak di wilayah kerjanya untuk memanfaatkan fasilitas keringanan tersebut.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Max Darmawan mengatakan program PSA dirancang untuk meringankan beban keuangan wajib pajak dalam melunasi tunggakan sekaligus mendorong kepatuhan secara sukarela.

“Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan beban sanksi yang lebih ringan. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan,” ujar Max dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/11/2026).

Adapun program PSA berlaku secara nasional mulai 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2026 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan yang merupakan perubahan dari PMK No. 118/2024.

Petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Melalui aturan tersebut, fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi diberikan secara bertahap berdasarkan periode pelunasan pokok pajak dan/atau pembayaran sebagian sanksi administratif.

Max menjelaskan terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi pemohon untuk memperoleh fasilitas ini. Syarat utama mencakup pelunasan pokok pajak atau utang pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi, serta pembayaran sebagian sanksi administratif sesuai ketentuan.

Selain itu, wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan permohonan serta besaran sanksi yang dimohonkan untuk dikurangi atau dihapuskan.

Pemohon juga diwajibkan melampirkan dokumen pendukung berupa pakta integritas, surat pernyataan bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan kesalahan wajib pajak, serta bukti pembayaran. Bagi wajib pajak yang sedang menempuh upaya hukum, permohonan baru dapat diproses setelah upaya hukum tersebut dicabut terlebih dahulu.

Di sisi lain, Max mengingatkan wajib pajak agar mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Ia menyatakan seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya dan mengimbau masyarakat segera melapor melalui saluran pengaduan resmi DJP jika menemukan indikasi pelanggaran.

“Melalui program PSA, Kanwil DJP Jawa Timur I berharap wajib pajak dapat segera menuntaskan kewajiban perpajakannya guna mendukung kepastian hukum dan iklim usaha yang lebih kondusif,” kata dia.

Sumber : bisnis.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only