Kebijakan penataan pemungutan pajak digital yang mulai diberlakukan pada 9 November 2026 berpotensi memicu kenaikan harga produk dan layanan digital. Meski bukan merupakan jenis pajak baru, implementasinya dapat menambah beban konsumen apabila pelaku usaha meneruskan biaya perpajakan kepada pembeli.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai, risiko kenaikan harga terutama muncul pada pedagang yang selama ini belum memasukkan kewajiban perpajakan ke dalam struktur harga produknya. Kondisi tersebut dapat menjadi tekanan tersendiri bagi pelaku usaha dengan margin keuntungan yang relatif tipis.
“Kalau itu mengganggu cash flow, itu bisa dibebankan ke nasabah. Kalau misalnya pedagangnya itu belum menghitung sebelumnya, ada kemungkinan memang bisa meningkatkan harga kepada pengguna,” ujar Dipo, dikutip Rabu (4/11/2026).
Menurut dia, kebijakan pajak digital pada dasarnya bukan pengenaan pajak baru, melainkan reformasi administrasi perpajakan untuk memperluas kepatuhan dan memastikan kewajiban pajak dipenuhi oleh pelaku usaha, termasuk yang beroperasi melalui platform digital.
Di sisi lain, penataan tersebut berpotensi menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pedagang daring dan konvensional. Selama ini, terdapat pelaku usaha online yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh), sementara pedagang dengan toko fisik telah menjalankan kewajiban serupa.
Dengan penerapan sistem pemungutan pajak digital, pemerintah diharapkan dapat mempersempit kesenjangan kepatuhan tersebut.
“Kalau buat yang e-commerce, menurut saya ini tidak terlalu masalah karena jadi sama. Selama ini yang offline bayar, yang online mungkin ada yang bayar, ada yang tidak. Dengan ini, yang online juga bayar,” katanya.
Biaya Kepatuhan Jadi Tantangan Fintech
Meski mendukung terciptanya kesetaraan perlakuan perpajakan, Dipo mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan dampak kebijakan terhadap industri teknologi finansial atau financial technology (fintech).
Menurut dia, sektor fintech memiliki biaya kepatuhan atau compliance cost yang relatif tinggi. Penyesuaian terhadap sistem administrasi perpajakan berpotensi menambah beban operasional perusahaan, terutama bagi pelaku usaha yang harus menyesuaikan sistem dan proses bisnisnya.
Karena itu, implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan kapasitas pelaku usaha agar peningkatan kepatuhan pajak tidak justru menekan aktivitas bisnis digital.
Dari sisi fiskal, Dipo memperkirakan penataan pajak digital berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Namun, angka tersebut masih berupa estimasi dan belum didukung perhitungan penerimaan yang pasti.
“Saya estimasi saja, mungkin tambahannya puluhan triliun per tahun, tapi belum tentu ratusan triliun. Jadi, untuk fiskal sendiri juga belum tentu besar,” ujarnya.
Dengan demikian, kontribusi kebijakan ini terhadap penerimaan negara masih perlu diuji melalui realisasi pemungutan setelah sistem diterapkan.
Soroti Penghitungan Tax Ratio
Selain persoalan pajak digital, Dipo turut menyoroti pembahasan mengenai rasio pajak (tax ratio) yang menjadi perhatian Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo.
Menurut Dipo, tax ratio merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto (PDB). Namun, ia mengingatkan bahwa akurasi penghitungan rasio tersebut juga bergantung pada ketepatan data PDB yang digunakan sebagai pembagi.
Ia menjelaskan, penerimaan pajak tercatat berdasarkan arus dana yang masuk ke kas negara, sedangkan penghitungan PDB melibatkan sejumlah estimasi aktivitas ekonomi. Perbedaan karakteristik pengukuran tersebut perlu menjadi perhatian dalam mengevaluasi rendahnya rasio pajak Indonesia.
Karena itu, menurut dia, diskusi mengenai optimalisasi penerimaan pajak tidak semestinya hanya berfokus pada peningkatan pungutan, tetapi juga perlu mencermati metodologi dan akurasi data ekonomi yang menjadi dasar penghitungan.
Sumber : kabarbisnis.com

WA only
Leave a Reply