Kebijakan fiskal redam defisit neraca dagang

JAKARTA. Pemerintah berupaya mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk menahan pelebaran defisit transaksi berjalan atau current account defiscit (cad)

Pekan lalu bank indonesia (BI) mengumumkan bahwa posisi CAD kuartal II-2019 melebar. Bahkan, posisi CAD kembali menembus batas aman, yaitu sebesar US $ 8,4 milliar atau setara 3%

Kepala pusat kebijakan ekonomi makro badan kebijakan fiskal(bkf) kementerian keuangan (kemenkeu) adrianto mengatakan, pemerintah akan terus berupaya mendorong ekspor untuk menekan defisit transaksi berjalan “termasuk melalui pembiayaan ekspor oleh lembaga pembiayaan ekspor indonesia (LPEI),” kata Adrianto, selasa (13/8).

Peran LPEI terutama untuk merealisasikan potensi pasar ekspor ke negara-negara baru seperti afrika. Peran LPEI penting lantaran ekspor ke negara non-tradisional secara komersial kurang layak dan berisiko untuk mendapat pembiayaan perbankan. Bahkan memiliki tingkat resiko politik yang tinggi.

Disisi impor pemerintah berupaya membendung masuknya barang-barang yang membuat industri dalam negeri sulit bersaing, melalui penerapan bea masuk anti dumping (BMAD). Namun, kebijakan ini, memang tidak akan langsung menyasar ke perbaikan CAD.

Baru-baru ini kemkeu menerbitkan peraturan menteri keuangan (pmk) terkait pengenaan BMAD terhadap impor sejumlah produk. Misalnya, untuk spin spin drawn yam (sdm) dari china;polyster staple fiber(psf) dari india, taiwan dan china; serta memperpanjang BMAD hot rolled-plate dari china, singapura, dan ukraina.

Sebelumnya,Gubernur BI perry Warjiyo mengusulkan salah satu langkah efektif untuk mendorong ekspor, dengan memperbanyak perjanjian dagang secara bilateral. Perjanjian bilateral ini tepat karena bisa mengurangi ketidakpastian di perang dagang.

Sementara mentari koordinator bidang perekonomian darmin nasution sebelumnya menyatakan, pemerintah telah berupaya menekan CAD melalui insentif tax holiday untuk mendorong investasi, menetapkan destinasi wisata prioritas untuk mengundang devisa pariwisata, juga hilirisasi sumber daya alam melalui smelter. “itu semua akan melahirkan devisa, “katanya.

Ekonom center of reform on economics (core) Indonesia yusuf rendy manilet menilai dalam kondisi seperti ini pemerintah harus lebih banyak sosialisasi ke pengusaha untuk memperoleh fasilitas pembiayaan ekspor LPEI. Selain itu pemerintah juga perlu merevitalisasi pusat promosi perdagangan Indonesia atau indonesian trade promotion center. Sebagai pusat promosi perdagangan produk indonesia di luar negeri.

Disisi lain indonesia perlu memperbanyak proposal perjanjian dagang bilateral, di tengah sentimen perang dagang yang membuat spirit kerja sama regional makin luntur.ITPC bisa menjadi perantara,” kata Rendy .

Sumber: Harian kontan