Ini alasan Ditjen Pajak berikan fasilitas pajak untuk industri migas

JAKARTA. Kementerian Keuangan memberikan sejumlah fasilitas fiskal bagi kontraktor kontrak bagi hasil minyak dan gas dalam melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi.

Fasilitas fiskal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.03/2019 yang resmi diundangkan pada 27 Agustus 2019 dan akan efektif berlaku dalam 30 hari ke depan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan berbagai fasilitas fiskal itu diberikan dalam rangka meningkatkan penemuan cadangan minyak dan gas bumi.

“Serta lebih meningkatkan iklim investasi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi,” tutur Hestu dalam keterangan resminya, Jumat (30/8).

Sebelumnya, Kemenkeu juga menerbitkan aturan baru terkait tata cara pembayaran kembali (reimbursement) PPN dan PPnBM atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada kontraktor dalam kegiatan usaha hulu migas.

Penyesuaian dalam aturan baru tersebut dilakukan salah satunya lantaran sebelumnya pemerintah belum menetapkan batasan bagian negara yang dapat digunakan untuk penyelesaian reimbursement PPN maupun PPN dan PPnBM, sesuai dengan pengaturan dalam kontrak kerja sama.

Aturan baru ini juga menegaskan bahwa hak kontraktor untuk memperoleh reimbursement PPN atau PPN dan PPnBM mesti disesuaikan dengan kontrak kerja sama jika memang masih terdapat perbedaan dalam aturan yang ada sebelumnya.

Sumber : Kontan.co.id