Dorong investasi, Sri Mulyani: Ujung kebijakan banyak bergantung pada daerah

JAKARTA. Upaya menggenjot investasi langsung yang bersifat jangka panjang masuk ke Indonesia menjadi fokus utama pemerintah saat ini.

Presiden Joko Widodo telah meminta kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti komitmen investasi yang telah disampaikan oleh investor, serta mempermudah realisasinya.

Bahkan, Jokowi berencana menggelar rapat rutin terkait investasi sebanyak dua kali dalam sepekan untuk memastikan ada langkah-langkah konkret memperbaiki ekosistem investasi di Indonesia.

“Presiden minta semua yang ada di kabinet, semua menteri, fokus soal ini (iklim investasi). Kita juga diminta perbaiki biroktasi yang masih perlu ditingkatkan progress reformasinya,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keynote speech acara diskusi “Menuju 5 Besar Ekonomi Dunia”, Kamis (12/9).

Dari sisi fiskal, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah berupaya mengelola APBN dari sisi belanja yang efisien dan terarah untuk mendukung iklim investasi, seperti belanja infrastruktur yang masif dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, pemerintah belakangan juga menstimulus investasi melalui insentif perpajakan baik secara umum, sektoral, maupun untuk kawasan tertentu.

Dukungan transfer dana ke daerah juga diarahkan pada perbaikan iklim investasi. Misalnya, menambah kriteria kinerja untuk daerah yang menerima Dana Insentif Daerah (DID) yaitu kinerja peningkatan investasi dan peningkatan ekspor mulai tahun depan.

“Banyak kebijakan itu pada akhirnya, sebenarnya, sangat bergantung pada daerah. Di sana pentingnya dilakukan hand-holding karena ada daerah yang tidak bisa hanya diberikan support dana, kapasitas daerah juga sangat penting,” tutur dia.

Dukungan hand-holding, lanjutnya, yaitu upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama merumuskan bauran kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan riil dunia usaha.

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah pusat memiliki keterbatasan baik dalam sumber daya maupun kemampuan untuk fokus.

Oleh karena itu, sumber daya pemerintah pusat sebisa mungkin ditunjukkan untuk hal-hal dan sektor-sektor strategis yang memang membutuhkan peran pemerintah sebagai pembuka jalan, pengambil risiko, atau perangsang utama.

“Semua sektor tidak bisa jadi fokus pemerintah pusat. Tidak semua masalah harus diselesaikan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap, kebijakan kuasi-fiskal yang dilakukan pemerintah dalam bentuk mendorong potensi sektor strategis di daerah dapat direspon secara proaktif oleh masing-masing pemerintah daerah. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi daerah bisa semakin kuat dan peluang investasi semakin terbuka lebar.

Ekonom Senior Prospera Anton Gunawan mengatakan, peran daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi seharusnya semakin konkret.

“Dana dari pusat ke daerah sudah makin banyak. dan defisit fiskal maksimal kumulatif daerah selama ini juga sebenarnya rendah, di bawah 0,5% bahkan 0,3%, artinya uangnya ada,” tutur Anton, Kamis (12/9).

Namun kembali lagi, ia menilai, keterlibatan pemerintah daerah dalam mendorong investasi dan ekspor sangat bergantung pada kemauan dan motivasi dari para pemimpin daerah setempat. Tanpa pemimpin daerah yang mumpuni, kualitas desentralisasi fiskal akan sulit optimal.

Sumber : KONTAN.CO.ID