Jadi Kebutuhan, Hunian Murah Bakal Bertumbuh

Jakarta, Rumah menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi. Untuk itu, properti kelas menengah ke bawah diperkirakan bakal tetap tumbuh hingga tahun depan meskipun ada tekanan ekonomi.

“Untuk tahun depan, kami masih melihat perkembangan ekonomi global. Namun, properti bagi kelas menengah ke bawah sepertinya akan bertumbuh karena ini bukan investasi, melainkan suatu kebutuhan,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti, Hendro Gondokusumo, dalam rapat koordinasi nasional, di Jakarta, pekan lalu.

Ia menyatakan properti sangat bergantung pada ekonomi global. Apabila ekonomi global bagus, ditambah ekonomi Indonesia juga bagus, sektor properti akan bisa berlari lebih cepat. “Untuk tahun ini, diperkirakan pertumbuhannya masih sekitar 3 persen,” ujar dia.

Sektor properti, lanjut Hendro, merupakan bagian dari investasi jangka panjang. Jika sektor ini didorong, akan berdampak terhadap pertumbuhan sektor lain, yang pada akhirnya mendongkrak ekonomi nasional. Kadin mencatat setidaknya terdapat 174 industri yang terkait dengan sektor properti.

“Ada 174 industri di belakang industri properti yang mendorong roda perekonomian, mulai industri rumahan hingga industri berat. Perlu harmonisasi regulasi dan tambahan insentif agar sektor ini bangkit,” terang Hendro.

Itu sebabnya dia mengapresiasi langkah pemerintah yang menggulirkan insentif kepada industri properti. Misalnya, peningkatan batasan tidak kena pajak pertambahan nilai (PPN) rumah sederhana sesuai daerah dan pembebasan PPN atas rumah dan bangunan korban bencana alam.

Hendro juga menyambut positif penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas hunian mewah, dari 5 persen menjadi 1 persen, berikut penyederhanan prosedur validasi PPh penjualan tanah bangunan yang menjadi 3 hari.

“Memang ada beberapa kendala aturan yang harus diselesaikan. Tetapi kami yakin pemerintah terus membenahi aturan untuk mewujudkan iklim proinvestasi,” pungkas Hendro.

Dampak positif

Terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur, Kadin Indonesia memandang itu bakal memberikan angin segar dan dampak positif bagi sektor properti.

“Kami dukung langkah pemerintah memindahkan ibu kota karena berdampak pada pemerataan di wilayah lainnya. Lokasi yang dipilih pemerintah pun bagus karena di antara dua kota yang sudah berkembang baik. Kini kami menunggu masterplan pemerintah dan siap membantu apabila dibutuhkan,” ujar Hendro.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyatakan pembangunan IKN baru bisa jadi stimulus pendorong ekonomi domestik serta penggerak arus investasi, khususnya di sektor properti.

“Dari simulasi pemerintah, pembangunan ibu kota baru ini meningkatkan investasi riil di Kalimantan Timur sebesar 4,7 persen. Adapun investasi riil di Kalimantan diproyeksikan meningkat 34,5 persen. Pada sisi lain, terhadap ekonomi nasional, peningkatan investasi riil dari pemindahan ibu kota berkisar 4,7 persen,” jelas Bambang.

Bambang menambahkan, nantinya investor bisa menggarap pembangunan pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran. Pembangunan hotel beserta gedung pertemuan juga jadi peluang bagi kalangan investor.

“Investor juga harus memahami skema pembiayaan proyek pembangunan IKN baru. Dana APBN hanya memiliki porsi 19,2 persen atau Rp89,4 triliun. Jumlah itu untuk membiayai infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana dan kantor pemerintah, hingga pengelolaan ruang terbuka hijau,” tutup Bambang.

Sumber : medcom.id