Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kekesalannya terhadap pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Apalagi pejabat tersebut adalah bagian dari Kementerian Keuangan.

Hal ini disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam acara peringatan hari Anti Korupsi Sedunia di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Apalagi korupsi dari jajaran Kementerian Keuangan terutama di Direktorat Jenderal Pajak masih banyak ditemukan. Ia menilai artinya, untuk mendapatkan birokrasi yang bersih masih banyak yang gagal.

“Kita lihat beberapa failed. Ada di KPP pajak yang masih terjadi korupsi,” ujarnya, Selasa (3/12/2019).

Bahkan, banyak yang menjadi makelar hingga mafia di kantor pajak sehingga tindakan korupsi masih sulit untuk di berantas. Korupsi di KPP dilakukan oleh petugas pajak dalam memeriksa wajib pajak.

“Atau yang lebih serius itu kepala kantornya jadi mafia. Kita punya dua ekstrem case dan saya jengkel soal itu,” kata Sri Mulyani.

Yang membuatnya tambah kesal adalah pemberian sanksi pemecatan kepada yang bersangkutan masih terhalang oleh PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Dalam aturan tersebut, untuk memberhentikan PNS membutuhkan proses yang panjang hingga surat tindak lanjut pemecatan sampai di mejanya.

“Saya sudah jengkel itu. Gara-gara nilai setitik itu lah membuat kita di-sanksi masyarakat, pajak ini masih begitu, dari dulu pajak ini identik begitu, itu terjadi di semua KPP, kan kesal. Ada 349 kerja bener, hanya karena satu semua persepsi itu hilang. Saya selalu kesel banget soal itu,” tegasnya.

Sumber: cnbcindonesia.com