Jakarta, Industri manufaktur menjadi sektor yang menyumbang paling besar pada nilai ekspor nasional. Sepanjang periode Januari-Oktober 2019, ekspor produk manufaktur mencatatkan senilai USD105,11 miliar.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membenarkan berbagai langkah strategis telah dijalankan guna meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat strukturnya.
“Maka tidak salah apabila pemerintah sekarang fokus untuk menumbuhkembangkan sektor industri manufaktur,” kata Agus.
Lebih dari itu, Agus mengaku ada tiga sektor yang menjadi kontributor terbesar terhadap nilai ekspor tersebut, yakni industri makanan dan minuman yang menembus USD21,73 miliar, diikuti industri logam dasar sekitar USD14,64 miliar, serta industri tekstil dan pakaian jadi sebesar USD10,84 miliar.
“Oleh karena itu, sektor industri terus didorong untuk mampu meningkatkan nilai ekspor nasional, baik itu melalui peningkatan daya saing produk industri maupun perluasan pasar ekspor ke negara-negara tujuan ekspor baru,” tutur Agus.
Bahkan Agus memproyeksikan, pada tahun 2019, ekspor produk industri menyentuh di angka USD123,7 – 129,8 miliar. Sedangkan, pada tahun 2020, ekspor produk industri bakal menembus USD136,3 – 142,8 miliar.
“Di sisi lain, industri pengolahan juga merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Sampai dengan Triwulan III 2019, kontribusinya 29,23% dari penerimaan pajak neto nasional, atau sebesar Rp245,60 triliun,” imbuh Agus.
Agus pun mengemukakan, dalam melaksanakan program pembangunan industri, ada tujuh tantangan yang dihadapi saat ini. Pertama, kekurangan bahan baku seperti kondensat, gas, naphta, biji besi. Kedua, kurangnya infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan kawasan industri. Ketiga, kurangnya utility seperti listrik, air, gas, dan pengolah limbah.
Keempat, kurangnya tenaga terampil dan supervisor, superintendent. Kelima, tekananan produk impor. Keenam, limbah industri seperti penetapan slag sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (scrap) menyulitkan industri. Ketujuh, Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih mengalami kendala seperti akses pembiayaan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, mesin peralatan yang tertinggal, hingga pemasaran.
“Terhadap berbagai tantangan yang dihadapi tersebut, saat ini kami terus melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikannya, termasuk selalu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” ujar Agus.
Pada kesempatan yang sama, Agus menyampaikan, untuk mewujudkan agenda pembangunan jangka menengah sesuai RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menetapkan berbagai program prioritas jangka pendek (quick wins).
Di bidang perekonomian, terdapat 15 program prioritas, di mana Kemenperin turut terlibat dalam 13 program, di antaranya Implementasi Mandatori B-30, Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal, Pengembangan Litbang Industri Farmasi, Penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama, Perubahan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Penerapan Kartu Pra Kerja.
Selanjutnya, Pengembangan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Gasifikasi Batubara, Perjanjian Investasi BIA Indonesia-Taiwan, Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor, Green Refinery di Plaju, Sumatera Selatan, serta Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa pun telah meminta agar industri manufaktur bisa didorong kea rah hilirisasi pada tahun 2020.
“Jadi hilirisisasi (industri manufaktur) harus dilakukan,” tegas Suharso.
Sebab, menurut Suharso dengan melakukan hilirisasi maka industri akan mendapat nilai tambah produk yang diekspor. Bahkan, dengan melakukan hilirisasi dapat membuka penyediaan lapangan kerja di Indonesia.
“Harapannya kita bukan hanya mengekspor dalam bentuk komoditas,” harap Suharso.
Akibatnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi penerimaan pajak enjadi rendah karena terdampak pendapatan dari industri manufaktur, sertaperekonomian global yang terus berfluktuasi.
“Pendapatan negara mengalami tekanan karena rembesan pengaruh perekonomian global,” kata Sri.
Terbukti, berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak pada 2019 pun hanya mampu tumbuh sebesar 1,4 persen. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018 yang mencapai 14,1 persen.
Sumber: Neraca.co.id
WA only
Leave a Reply