Rancangan UU Sapu Jagat Belum Siap Dibahas DPR

“Pemerintah berjanji tak mengutak-atik persoalan upah dan pesangon di UU Ketenagakerjaan”

JAKARTA. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) sapu jagat atau Omnimbus Law belum final meskipun sudah termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Sampai pada pertengahan Januari 2020 ini pemerintah masih membahas RUU ini antarkementerian, sehingga belum dibawa ke DPR. 

Pemerintah menyiapkan tiga RUU sapu jagat. Pertama, RUU tentang  Cipta Lapangan Kerja. RUU ini akan merombak aturan di 30 kementerian/Lembaga (K/L) yang dikelompokkan menjadi 11 kluster. RUU ini membongkar 79 UU dan 1.244 pasal. Kedua, RUU tentang ketentuan dan Fasilitas Perpajakkan untuk Penguatan Perekonomian. RUU ini mengubah 28 pasal dan merevisi tujuh Undang-Undang (UU) yaitu UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Kepabean, UU Cukai, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta UU Pemerintah Daerah.

Ketiga, adalah RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Negara, Rabu (15/1) mengultimatum para menteri untuk segera menuntaskan beleid itu pada pekan ini agar sebelum 100 hari kinerja menteri kebinet Indonesia Sudah siap. “Kami Menargetkan Omnimbus Law selesai sebelum 100 hari kerja” tandas presiden.

Jokowi juga menugaskan menteri untuk membuat kerangka waktu penyelesaian pembahasan RUU Omnimbus Law agar bisa selesai lebih cepat.  Sekertaris Kabinet Pramono Anung menyebut , Pembahasan Omnimbus Law Perpajakkan lebih mudah diselesaikan karena berkaitan dengan dengan kemudahan-kemudahan pajak. Sementara Omnimbus Law Cipta Lapangan Kerja harus dilakukan pembahsan lebih mendalam.

Namun Pramono belum bersedia merinci poin-poin kedua beleid sapu jagat itu. Ia hanya menyatakan, pemerintah sudah membahas aturan itu dengan sejumlah partai politik. “ partai-partai memberikan support dan dukungan dan kami juga mempunyai schedule,” ujarnya di Istana Negara, Rabu (15/1). Menteri koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato menyatakan dari 1.244 pasal yang akan direvisi di Omnimbus Law Cipta Lapangan Kerja jumlahnya masih bisa bertambah lagi.

Airlangga juga menandaskan, isi Omnimbus Law Cipta Lapangan Kerja tidak akan mengubah aturan upah minimum dan pesangon yang saat ini tertuang di UU Ketenagarakerjaan. RUU hanya mengatur basis penentuan upah sesuai dengan formulasi yang sudah ada selama ini. Begitu juga dengan tunjangan di Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. RUU hanya mengatur basis penentuan upah sesuai dengan formulasi yang sudah ada selama ini.

Begitu juga dengan tunjangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, tidak akan menghilangkan kewajiban pesangon. BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan jaminan kehilangan pekerjaan untuk pekerja PHK. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasfir menambahkan, di RUU Cipta Lapangan Kerja, pemerintah bisa mengambil alih lahan tidak produktif, baik lahan tambang maupun kawasan hutan.” Diambil alih untuk pencadangan,” katanya.

Sumber : Harian Kontan

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only