“Pemerintah siapkan lima insentif PPh dalam beleid Omnimbus Law bidang perpajakkan”
JAKARTA. Pemerintah akhirnya resmi mengirimkan Rancangan Undang-Undang(RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas perpajakkan untuk penguatan perekonomian ke Parlemen, Rabu (5/2) malam. RUU yang acap disebut Omnimbus Law bidang perpajakkan ini antara lain, berisi insentif pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak.
Berdasarkan draf RUU yang dimiliki KONTAN, ada lima insentif yang akan diberikan ke wajib pajak. Pertama, penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 22% pada 2021 dan tahun 2022. Kemudian turun menjadi 20% pada tahun 2023. Kedua, tarif PPh badan perusahaan go public lebih rendah 3% dari tarif normal. Ketiga, penghaspusan PPh atas dividen, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang diinvestasikan lagi di wilayah Indonesia. Kelima, penurunan PPh atas bunga dan imbalan atas jaminan pengembalian utang .
Dalam rapat Direktorat Jenderal Pajak dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kamis, (6/2), Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo minta, pebisnis memanfaatkan insentif PPh itu maksimal. Meski, konsekuensinya, penurunan PPh akan membuat penerimaan negara hilang Rp 52,8 triliun- Rp 87 triliun, dan produk domestik bruto (PDB) turun 0,09%-0,15% pada tahun 2021, tergantung opsi penurunan bertahap atau langsung. “Harapan kami, potential lost ini bisa memberikan kontribusi lagi ke ekonomi,” ujar dia.
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Badan Pengurus Pusat Hipmi Ajib Hamdani yakin, insentif ini bisa menarik investasi langsung karena tarif pajak bisa kompetitif dibanding negara lain. Hanya anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Puteri Komarudin minta agar pemerintah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi penurunan penerimaan pajak. Antara lain dengan perluasan objek pajak maupun subjek pajak baru.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan, skema insentif pajak bisa berubah. Terbuka peluang penurunan tarif PPh badan dan langsung dari 25% menjadi 20%. Apalagi jika tekanan global meningkat. Managing Partner Danny Darussalam Tax Center Darussalam mengatakan, strategi menggerakkan ekonomi tak melulu dari insentif pajak. “Jangan tanggungjawab pembenahan ekonomi semata-mata dibebankan di pajak,” ujar dia. Ada insentif lain di infrastuktur, ketenagakerjaan, dan birokrasi.
Insentif PPh dalam RUU Omnimbus Law Perpajakkan
- Penurunan Tarif PPh badan secara bertahap menjadi 22% untuk tahun 2021 dan 2022, serta menjadi 20% untuk tahun 2023.
- Penurunan tarif PPh badan untuk wajib pajak go public, yaitu 3% lebih rendah dari tarif normal PPh badan.
- Penghapusan PPh atas dividen dari baik dari wajib pajak badan dalm negeri maupun dari wajib pajak badan luar negeri yang diinvestasikan di NKRI.
- Pengecualian yang pengenaan PPh atas penghasilan dari kegiatan usaha diluar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang dinvestasikan di NKRI.
- Pengaturan tarif PPh sebesar 20% atas bunga,termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang dapat diturunkan berdasarkan peraturan pemerintah.
Aturan yang berlaku saat ini
- Tarif PPh badan 25%
- Tarif PPh badan go public 5% lebih rendah dari tarif normal.
- Dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dengan kepemilikan lebih dari sama dengan 25%, tidak dikenai PPh; oleh wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan kurang dari 25% dikenai PPh tarif normal; dan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPh final 10%. Dividen luar negeri yang diterima oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai tarif PPh normal.
Sumber : Harian Kontan

WA only
Leave a Reply