Pemerintah Siapkan Rp 35 Triliun untuk Stimulus Pajak

JAKARTA — Pemerintah akan melakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona atau Covid-19.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai menghadiri ratas mengenai lanjutan program mitigasi dampak Covid-19 bagi sektor riil bersama Presiden Joko Widodo, Rabu (22/4/2020).

“PMK No 23 tahun 2020 yang waktu Maret lalu kita keluarkan, khusus memberikan stimulus berupa insentif perpajakan bagi 19 subsektor manufaktur, ini akan segera direvisi,” kata Sri Mulyani Indrawati.

Ia mengharapkan revisi PMK No 23/2020 akan rampung dalam pekan ini. “Kita harap segera selesai pekan ini dari proses harmonisasi dan penyelesaian,” ujar Sri Mulyani Indrawati.

Dengan direvisinya PMK tersebut, maka nanti akan ada 18 sektor dan 749 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang akan mendapatkan insentif perpajakan. Dengan begitu, hampir seluruh sektor di dalam perekonomian nasional akan mendapat insentif perpajakan.

Menteri Keuangan menyebutkan untuk memberikan insentif perpajakan ini, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp 35,3 triliun. Karena pemerintah akan menanggung pajak dari 18 sektor usaha tersebut selama enam bulan.

“Total estimasi akan mencapai Rp 35,3 triliun plus yang UMKM di mana pajak ditanggung pemerintah. Sehingga mereka tidak membayar pajak yang 0,5 persen selama enam bulan. Pajak ditanggung pemerintah, itu akan menjadi tambahan stimulus bagi UMKM. Ini akan kita atur di peraturan yang baru,” terangnya.

Baca juga: Menko Airlangga Hartarto: Cakupan Sektor Riil Penerima Stimulus Covid-19 Diperluas

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan stimulus berupa insentif perpajakan yang diberikan kepada 19 subsektor industri manufaktur pada Maret 2020 lalu. Stimulus pajak diberikan kepada PPh Pasal 21 (pajak atas penghasilan gaji) yang akan ditanggung oleh pemerintah dan PPh 22 (Pajak Penghasilan Badan atas Kegiatan Impor Barang Konsumsi) yang akan ditangguhkan. Sementara untuk PPh 25 (Pajak korporasi), pemerintah akan menangguhkan pajak perusahaan hingga akhir tahun.

Pemerintah kemudian memperluas sektor usaha penerima insentif perpajakan untuk meredam dampak pandemi virus Corona atau Covid-19. Awalnya, ada 11 sektor baru yang akan diguyur insentif, tetapi sekarang diperluas menjadi 18 sektor usaha.

Adapun 18 sektor usaha baru yang akan mendapatkan insentif perpajakan adalah sektor Pertanian, kehutanan, perikanan (100 KBLI), sektor Pertambangan dan Penggalian (27 KBLI), sektor Pengolahan (127 KBLI) dan sektor Pengadaan gas, listrik, gas uap air panas dan dingin (3 KBLI).

Kemudian, sektor Pengelolaan air limbah dan daur ulang sampah (1 KBLI), sektor Konstruksi (60 KBLI), sektor Perdagangan besar eceram, reparasi peralatan mobil dan sepeda motor (193 KBLI) serta sektor Pengangkutan dan pergudangan (85 KBLI).

Lalu, sektor Penyediaan akomodasi makan minum (27 KBLI), sektor Informasi dan komunikasi (36 KBLI), sektor Aktivitas keuangan dan asuransi (3 KBLI), sektor Real Estate (3 KBLI) dan sektor Servis jasa profesional ilmiah dan teknis (22 KBLI).

Selanjutnya, sektor Aktivitas penyewaan, gudang usaha, dan agen perjalanan termasuk pariwisata (19 KBLI), sektor Pendidikan (5 KBLI), sektor Kesehatan manusia dan aktivitas sosial (5 KBLI), sektor Pariwisata, kesenian hiburan, dan rekreasi (52 KBLI) serta sektor Aktivitas jasa lain (3 KBLI).

Sumber: Beritasatu.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only