Sri Mulyani Sebut Rasio Pajak 2021 Akan Turun Jadi 8,25 Persen

JAKARTA — Pemerintah tengah mengkaji kebijakan reformasi sektor perpajakan pada 2021. Berbagai aturan perpajakan pun sudah dibahas, salah satunya terkait dengan relaksasi perpajakan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah akan mereformasi perpajakan pada 2021. Kebijakan itu diambil untuk merespons dampak buruk pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional yang diprediksi masih membayangi hingga 2021.

Adapun reformasi tersebut salah satunya pemberian insentif pajak yang tepat. “Optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak, serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai,” Sri Mulyani Indrawati, Selasa (12/5/2020)

Dia juga mengatakan, kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui tambahan insentif perpajakan (tax expenditure) dengan kondisi ekonomi nasional yang masih dalam proses pemulihan membuat adanya perubahan di rasio perpajakan. Diperkirakan, angka rasio perpajakan 2021 dalam kisaran 8,25–8,63 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka ini lebih rendah dibandingkan target tahun ini yang sebesar 11,5 persen dan menjadi yang paling rendah sejak 2010. Meski begitu, Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, menegaskan tetap konsisten mereformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi tahun depan.

Dengan begitu, diharapkan ke depan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap. “Langkah reformasi dilakukan dengan pengelolaan penerimaan sumber daya alam agar memberi manfaat jangka panjang, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi aset dengan penerapan highest and best use (HBU),” ujar Sri Mulyani.

Sumber: Inews.id

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only