TANJUNG PINANG — Pemprov Kepulauan Riau mencatat penurunan penerimaan pajak yang drastis akibat terhentinya layanan tatap muka dengan wajib pajak akibat pandemi virus Corona.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengatakan penerapan sistem pembayaran pajak online oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak mampu memenuhi ekspektasi Pemprov.
“Pada kondisi normal, kita mendapatkan penerimaan Rp1,4 miliar. Namun saat ini, kita hanya menerima Rp300 sampai Rp400 juta per hari, atau hilang sekitar Rp1 miliar per hari,” katanya, Selasa (26/5/2020).
Menurut Arif, penurunan penerimaan pajak tersebut disebabkan tingkat pemahaman warga membayar pajak secara online masih rendah. Dengan kata lain, pembayaran pajak online hanya dilakukan oleh wajib pajak yang telah melek teknologi.
Menyikapi situasi tersebut, lanjut Arif, Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri akan membuka kembali pelayanan tatap muka pada 2 Juni 2020. Dia berharap penerimaan pajak bisa kembali meningkat.
“Kami berharap dengan dibukanya pelayanan pajak offline itu nanti, tingkat kesadaran meningkat dan berpengaruh pada pendapatan asli daerah Kepri,” ujarnya.
Ditanya soal realisasi penerimaan pajak, Arif mengaku belum menerima data terbaru. Namun ia berkata akan segera menjadwalkan rapat bersama Kepala BP2RD Kepri untuk membahas penurunan penerimaan pajak tersebut.
Saat ini, lanjutnya, kondisi keuangan Provinsi Kepri sedang sulit akibat pandemi Corona. Selain penerimaan pajak menyusut, dana perimbangan dari Pemerintah pusat juga berkurang cukup signifikan.
Anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua menilai menurunnya penerimaan pajak daerah di Kepri juga disebabkan kebijakan penundaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dari Februari 2020 hingga 29 Mei 2020.
“Artinya jika masyarakat banyak menunda membayar, otomatis penerimaan pajak menyusut tajam,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri Reni Yusneli menyebut pelayanan Samsat akan kembali dibuka pada 2 Juni 2020 mendatang, lebih cepat dari rencana awal 8 Juni 2020.
“Kami sudah menyiapkan aplikasi online untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan, tetapi kami menemukan keluhan dari masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan aplikasi tersebut,” tutur Reni dilansir dari Pinang Batampos.
Tahun ini, Provinsi Kepri menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,2 triliun. Proyeksi tersebut bersumber dari pajak daerah sebesar Rp1,1 triliun dan sumber pendapatan lainnya Rp100 miliar.
Penerimaan itu terdiri dari PKB senilai Rp428 miliar, bea balik nama kendaraan bermotor Rp267 miliar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor senilai Rp328 miliar, pajak air permukaan Rp900 juta dan retribusi daerah senilai Rp767 juta.
Sumber: DDTC.co.id
WA only
Leave a Reply