Belanja Online akan Dikenai Pajak Per 1 Juli 2020, Berikut Detailnya

Siapa sih yang tidak suka belanja online?

Selain harganya lebih murah, kita bisa mencari barang idaman dengan mudah dan praktis, terlebih saat masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Sayangnya, semua itu akan segera berakhir.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektroni k (PMSE), mulai 1 Juli 2020. Dengan begitu, seluruh konsumen yang melakukan aktivitas pembelian barang/jasa secara digital harus bayar pajak konsumsi sebesar 10 persen dari harga beli.

Hal itu berlandaskan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Beleid ini mengatur PPn dan pajak penghasilan (PPh) dalam PMSE.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) John Hutagaol menyampaikan PPN sangat relevan untuk ditarik saat ini, sebab beberapa negara sudah lebih dahulu seperti Australia, Inggris, dan Prancis.

John menjelaskan, pada the Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang beranggotakan 137 Yurisdiksi termasuk di dalamnya Indonesia, menganjurkan kepada anggotanya untuk memungut pajak tidak langsung misalnya PPN, sales tax atau goods and service tax (GST) atas transaksi digital economy.

Sebagai gambaran, Kemenkeu mengkaji ada tujuh bentuk dan nilai transaksi barang digital:

  1. Sistem perangkat lunak dan aplikasi dengan nilai transaksi mencapai Rp 14,06 triliun.
  2. Game, video, dan musik mencapai Rp 880 miliar.
  3. Penjualan film sebesar Rp 7,65 triliun.
  4. Perangkat lunak khusus seperti untuk perangkat mesin dan disain mencapai Rp 1,77 triliun.
  5. perangkat lunak telpon genggam sebesar Rp 44,7 triliun.
  6. Hak siaran atau layanan tv berlangganan senilai Rp 16,49 triliun.
  7. Penerimaan dari media sosial dan layanan ober the top (OTT) sebanyak Rp 17,07 triliun.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama melihat, ke depan potensi penerimaan pajak dari PMSE semakin besar.

Menurutnya, bila perusahaan digital luar negeri tidak dikenai pajak maka akan sangat tidak adil dengan pelaku usaha dalam negeri yang memang sudah memiliki kewajiban pemajakan.

Di sisi lain, untuk PPh dalam PMSE, pemerintah masih mencari cara untuk menarik pajak korporasi perusahaan digital luar negeri, sambil menunggu konsensus global.

Sebab, John bilang pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan digital ekonomi dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda. John menyampaikan untuk menindaklanjuti Perppu Nomor 1/ 2020, pemerintah bakal buat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk aturan turunan PPN dalam PMSE.

Sementara, untuk PPh di PMSE dan Pajak Transaksi Elektronik (PTE) diperlukan Peraturan Pemerintah (PP), sambil menunggu konsensus the Organization on Ekonomic for Co-opration and Development (OECD).

Sumber: Tribunnews.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only