Bantu UMKM, Sandi Desak Pemerintah Kumpulkan Pajak Perusahaan Besar

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno mendorong pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari perusahaan-perusahaan besar di tengah pandemi covid-19. Sebab, mereka telah lama menikmati keuntungan dari pasar di Indonesia.

“Ini kita harus berikan satu dukungan kepada pemerintah untuk bisa mengumpulkan pajak perusahaan-perusahaan besar. Rata-rata, mereka ini yang sudah menikmati pasar populasi Indonesia yang besar,” kata Sandiaga di Jakarta, Rabu (17/6).

Namun sebaliknya, Sandi mengusulkan agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) justru diberi kelonggaran setelah beberapa bulan ini dihantam pandemi Covid-19.

“Pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya. Berikan kelonggaran bagi UMKM untuk mereka bisa pulih kembali. Kita hindari gelombang PHK. Jangan sampai ada masyarakat kehilangan pekerjaannya, tidak mendapat penghasilan, sementara di sisi lain, beban biaya hidup semakin meningkat,” ujar Sandi.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu juga meminta pemerintah membuktikan keberpihakannya kepada pengusaha nasional yang mayoritas menjadi pengusaha UMKM. Sandi juga menilai, akibat wabah sekarang mereka mengalami kesulitan dalam berbisnis, bahkan banyak di antara mereka yang menghabiskan uang tabungannya untuk bertahan hidup karena adanya pembatasan aktivitas yang membuat usahanya tidak jalan.

“Jadi, buat kami, pandangan itu tentunya harus segera tereksekusi sehingga akhirnya terciptalah konsep di mana pada saat sekarang sektor-sektor yang lagi justru mendapatkan keuntungan di saat Covid-19 ini ikut berkontribusi untuk membayar pajak,” harap Sandi.

Lebih lanjut, Pendiri PT Saratoga Investama Sedaya ini juga mendorong pemerintah memberikan bantuan modal usaha atau dana tunai kepada masyarakat untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak, khususnya UMKM.

“Dalam masa pemulihan ekonomi, yang dibutuhkan masyarakat adalah dana tunai. Bagaimana masyarakat mendapatkan bantuan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan membuka kembali usaha yang sempat tutup,” pungkas Sandi.

Menurut mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), pembukaan kembali sektor ekonomi saat penerapan new normal sangat penting. Terlebih menurut sumber terpercaya sekitar 5 juta orang saat ini sudah kehilangan pekerjaan dan itu mayoritasnya UMKM.

Penerapan new normal itu kata dia, harus mengutamakan UMKM dan masyarakat yang berusaha di pasar-pasar tradisional karena mereka sangat berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

“Karena UMKM menciptakan 97 persen lapangan pekerjaan dan sumber ekonomi sebesar 60 persen,” ujar Sandi.

Salah satu solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan permodalan kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Tanpa jaminan pemerintah, mereka sangat kesulitan mendapatkan modal dari perbankan karena banyaknya persyaratan administrasi.

“Kesulitan akses pada permodalan harus segera disolusikan. Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor perbankan dalam menyediakan pinjaman modal kerja kepada pelaku UMKM dengan jaminan dari pemerintah,” jelasnya.

Sumber : JawaPos.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only