JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembahasan pajak digital dalam pertemuan G20 mengalami hambatan yang menyebabkan seluruh negara G20 tidak bisa menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital global. Pasalnya, Amerika Serikat (AS) memilih tidak setuju dengan wacana perpajakan digital global tersebut.
“Sebetulnya, diharapkan Juli 2020 sudah ada kesepakatan. Tapi, AS melakukan langkah untuk tidak menerima dulu. Ini menyebabkan perlu dilakukan upaya tambahan agar dua pilar bisa disetujui,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers realisasi APBN hingga Juni 2020, Senin (20/7).
Ia mengatakan bahwa, konsensus global pajak digital akan mandek tahun ini setelah melakukan pertemuan dengan anggota G-20, kemarin (19/7).
Menurut Sri Mulyani, dalam pembahasan G20 itu, sedikitnya ada dua pilar yang sedianya bakal disepakati oleh negara-negara anggota. Pilar pertama tentang unified approach yakni terkait kesepakatan hak pemajakan terhadap korporasi digital yang beroperasi lintas batas negara.
Di dalamnya ada skema bagaimana membagi penerimaan pajak untuk PPh dan pajak dari keuntungan di tiap negara berdasarkan wilayah operasi perusahaan tersebut.
“Kalau pilar satu bagi pajak antarjurisdiksi, sehingga kalau ada satu perusahaan seperti Google yang beroperasi di banyak negara, berapa kita bagi profit yang digenerate masing-masing yurisdiksi dan bagaimana pembagian pajak pendapatannya. Itu menjadi fokus untuk pilar pertama,” tutur dia.
Kemudian pilar kedua, berbicara mengenai erosion proposal. Pilar kedua ini digunakan untuk memastikan pemajakan perusahaan digital ini tidak menyebabkan adanya tarif yang lebih rendah dari tarif pajak efektif.
“Berkaitan dengan banyaknya negara yang mengalami penurunan PPh dan adanya berbagai upaya terutama dari sisi kemampuan untuk mencegah erosi perpajakan,” jelas Sri Mulyani.
Ia mengatakan, praktik perpajakan biasanya dilakukan terutama di negara atau yurisdiksi yang selama ini dapat memberikan fasilitas perpajakan sangat ringan yang tentu tidak bisa disaingi negara biasa yang harus menghadapi banyak kebutuhan penerimaan negara.
Pilar kedua ini dianggap perlu lantaran negara G20 menyoroti adanya kebijakan sejumlah negara yang terbiasa memberi fasilitas pajak sehingga sangat ringan bagi perusahaan digital yang bersangkutan.
Dengan penolakan AS itu, maka perlu langkah-langkah lebih konkret ke depan agar kesepakatan ini bisa segera dijalankan.
Sri Mulyani mengaku optimistis Covid-19 akan mendorong negara-negara G20 memiliki pemahaman bahwa perkembangan era digital semakin cepat sehingga perlu dan makin akseleratif.
“Oleh karena itu penting untuk persetujuan antaranggota G20 atau secara global terhadap international tax razime terutama terkait digital ekonomi. Ini menjadi sangat penting,” ucap Sri Mulyani.
Hingga kini, pemerintah baru bisa memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai transasiki barang/jasa digital yang dikonsumsi melalui subjek pajak luar negeri (SPLN). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu akan menarik PPN itu per 1 Agustus 2020.
Sumber : InvestorDaily.id

WA only
Leave a Reply