Setoran Pajak Bakal Meleset 10%-14%

“Penerimaan pajak tahun ini diprediksi bisa kurang sekitar Rp 47,9 triliun dari target APBN”‘

JAKARTA. Penerimaan pajak tahun ini berpotensi tidak mencapai target alias shortfall akibat pandemi virus korona. Padahal, pemerintah sudah dua kali merevisi target penerimaan pajak di 2020. Tahun ini, pemerintah menargetkan pendapatan negara dari pajak sebesar Rp 1.198,82 triliun. Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak sesuai Perpres 72 Tahun 2020 yang mengatur Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Adapun sampai akhir Juli 2020, realisasi penerimaan pajak baru sekitar Rp 601,91 triliun. Angka ini turun 14,67% year on year (yoy) . kontraksi tersebut ini lebih besar dari proyeksi pemerintah yang hanya turun 10% dari 2019. Pencapaian penerimaan pajak dalam tujuh bulan pertama ditahun ini baru setara 50,21% dari total target akhir tahun. Dus, dalam waktu lima bulan yang tersisa, pemerintah perlu mengejar sisa penerimaan pajak senilai Rp 596,91 Triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tak menampik, penerimaan pajak 2020 berpotensi shortfall. Maklum, kondisi ekonomi masih mengindikasikan ketidakpastian. “Kami berharap target penerimaan pajak bisa sesuai dengan Perpres 72/2020. Yang kami sampaikan ada risiko untuk shortfall  akibat melemahnya perekonomian yang lebih dalam,” kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Namun, pemerintah tetap berusaha menjaga penerimaaan pajak sesuai target dengan cari intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak. Di tahun ini, pajak pertambahan nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mulai diterapkan.

Direktur Potensi Kepatuhan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ihsan Priyawibawa menambahkan, di periode semester II-2020, rencana strategis kantor pajak masih fokus memperluas basis wajib pajaak, meningkatkan kepatuhan, dan melaksanakan reformasi. Selain itu, peningkatan kepatuhan juga dilakukan dengan meningkatkan pelayanan berbasis TI.

Pemerintah juga fokus menggunakan instrumen pajak untuk stimulus fiskal guna meredam dampak negatif dari pandemi. “Selain itu tetap melaksanakan aktivitas pengawasan kepatuhan dengan menyesuaikan kondisi kenormalan baru dengan memanfaatkan data peta kepatuhan wajib pajak,” katanya ke KONTAN, Minggu (20/9). Anggota Komisi XI Mukhammad Misbakhum menyebut, shortfall penerimaan pajak sudah menjadi tren sejak tahun 2009. Karena itu ia tak heran jika penerimaan pajak tahun ini pasti shortfall lagi, apalagi ada pandemi virus korona Covid-19.

Misbakhum menilai,pemerintah tidak bisa menangkap pergeseran subjek dan objek pajak yang berevolusi seiring dengan perkembangan zaman. Misalnya belum berani menarik pajak penghasilan atas perusahaan digital asing di Indonesia. “ Kalau situasi saat pandemi, yang diutamakan kepentingan kita,” katanya kepada KONTAN (20/9). Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji juga meramal, target pajak tidak tercapai karena pemerintah harus merelaksasi pajak demi mencegah ekonomi turun lebih dalam. DDTC menghitung, penerimaan pajak akan minus 10% hingga minus 14% dari penerimaan 2019. Artinya shortfall  penerimaan pajak bisa Rp 47, 95 Triliun.

Sumber: Harian Kontan.