Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Noneng Komara Nengsih mengatakan, realisasi investasi di Jawa Barat mencapai Rp57,9 triliun selama semester I-2020. Dia menjelaskan, Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami penurunan 30 persen, namun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat lebih dari 20 persen.
Selain itu, selama semester I-2020, ada sekitar 8.000 pemohon izin untuk berinvestasi di Jabar. Jumlah itu bisa lebih besar apabila diakumulasikan dengan pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut menjadi salah satu indikator predikat A atau prima dari kementerian untuk pelayanan investasi.
“Mudah-mudahan ini dapat membangun kepercayaan investor kepada Jabar,” ucap dia melalui siaran pers yang diterima, Selasa (29/9).
Dia menjanjikan para investor akan mempermudah proses perizinan dan memangkas waktu menggunakan teknologi secara daring. “Para investor tidak harus datang ke kami. Cukup dari kantornya dengan serta-merta dapat memperoleh izin. Tentu saja apabila semua persyaratan dapat dipenuhi,” ucapnya.
Selain kemudahan izin yang diberikan Pemda Provinsi Jabar, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan sejumlah intensif bagi para PMA untuk berinvestasi di Indonesia. Di antaranya adalah pajak, kemudahan ekspor-impor, serta program kemudahan untuk industri.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar Herawanto mengatakan salah satu ketertarikan investor menanamkan modal tidak terlepas dari kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan infrastruktur yang akseptabel.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan sejumlah proyek strategi. Di antaranya, Aerocity Kertajati, Subang Industrial Park, Pariwisata Ciater Raya, Kawasan Walini Raya, Kertajati Industrial Estate Majalengka, Greater Cirebon Solid Waste Treatment Plant, dan Jatigede Regional Water Supply System.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jabar harus menjaga keseimbangan dinamis, sehingga pengendalian COVID-19 berjalan beriringan dengan pemulihan ekonomi. “Dari sisi suplai harus ada kebijakan-kebijakan yang berpihak agar memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pelaku-pelaku bisnis. Tentunya dengan protokol kesehatan,” katanya. [azz]
Sumber : merdeka.com

WA only
Leave a Reply