Transaksi masih minim, Bappebti bakal dorong transaksi multilateral di 2021

 JAKARTA. Sukses tumbuh positif di tahun lalu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sidharta Utama tetap menyebut transaksi multilateral di Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) masih minim dibandingkan bilateral. 

Sidharta menekankan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil berbagai komoditi unggulan dunia, bahkan menjadi salah satu penghasil maupun eksportir terbesar di dunia untuk sebagian komoditi tersebut. Sebagai contoh untuk komoditi timah, Indonesia menjadi eksportir timah terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 40% di pasar timah dunia.

Melimpahnya bahan baku tersebut, turut mendukung pesatnya pertumbuhan berbagai sektor industri di Indonesia. Baik industri yang menghasilkan bahan baku, maupun industri yang menggunakan bahan baku menghadapi ketidakpastian sehubungan dengan berfluktuasinya harga bahan baku tersebut. 

Oleh karenanya, PBK hadir untuk memberikan sarana untuk mengurangi dampak negatif tersebut, yakni melalui produk-produk derivatif yang berguna untuk lindung nilai sebagai bentuk pengelolaan risiko.

“Tahun ini, kami juga memfokuskan pertumbuhan PBK di bursa multilateral, lantaran selama ini agak ketinggalan dibandingkan yang lain. Jadi, kami fokuskan ke sana (transaksi multilateral),” kata Sidharta saat ditemui di kantor Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Senin (4/1). 

Untuk mendorongnya, Bappebti siapkan berbagai strategi termasuk menjadikan perdagangan multilateral lebih menarik bagi investor ke depan. Termasuk mengupayakan pelaku pasar untuk menjadikan perdagangan multilateral menjadi lebih mudah. 

Upaya lain untuk mendorong kinerja industri PBK ke depan yakni merealisasikan pajak perdagangan berjangka dan diharapkan bisa terealisasi tahun ini. Setahun terakhir, Sidharta mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menerbitkan aturan pajak final pada transaksi PBK agar dapat memberikan kepastian bagi para pelaku dalam hal perpajakan. 

“Sekarang sedang dilakukan simulasi berapa tarif pajak yang akan ditetapkan. Range belum ada, tapi kami harapkan tahun ini bisa terealisasi sesegera mungkin,” jelasnya. 

Selain itu, Bappebti juga akan mendorong pelaku pasar PBK untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, perusahaan-perusahaan besar punya potensi untuk melakukan perdagangan berjangka dan bursa juga perlu ikut mendorong upaya tersebut.

Sebagai informasi, data Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) hingga 25 Desember 2020 mencatatkan penurunan transaksi multilateral sekitar 6,73% atau menjadi 1,63 juta lot. Secara persentase, penurunan terbanyak terjadi pada kontrak coklat yang turun 37,73% menjadi 42.473 lot, disusul transaksi kopi yang turun 26,14% menjadi 556.215 lot. Sementara itu, transaksi Olein berhasil melonjak 71,11% atau sekitar 433.235 lot. 

Capaian transaksi multilateral berbanding cukup jauh dengan transaksi bilateral di BBJ yang berhasil tumbuh 16,99% atau sekitar 7,6 juta lot. Sehingga, mampu menggiring BBJ untuk menembus target transaksi tahun ini menjadi 9,23 juta lot per 25 Desember 2020.

Sumber : Kontan.co.id, Senin 4 Januari 2021

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only