Anggaran PEN bagi UMKM di tahun ini yang terbesar diantara korporasi dan BUMN
JAKARTA. Setelah melewati masa suram tahun lalu, pemerintah optimistis laju ekonomi tahun ini bisa lebih baik. Salah satu upaya menggerakan perekonomian ini dengan memompa insentif ke usaha kecil dan menengah (UMKM).
Pemerintah mengguyurkan stimulus UMKM agar UMKM mampu bertahan di tengah resesi akibat pandemi korona. Salah satu insentif : membantu permodalan UMKM. Caranya pemerintah menempatkan dana di perbankan nasional agar mereka meneruskan melalui pinjaman kepada UMKM.
Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran di program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 63,84 triliun untuk mendukung laju bisnis UMKM, korporasi dan badan usaha milik negara (BUMN). Meski belum merinci jatah ketiganya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran untuk UMKM porsi terbanyak tahun ini.
Mirip dengan program PEN 2020, dana bagi UMKM dan korporasi disebar ke dalam beberapa program. Antara lain, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) reguler, dukungan pembiayaan kepada UMKM, bantuan sosial produktif, penempatan dana di perbankan, penjaminan stop loss limit, dan cadangan pembiayaan PEN.
Permodalan UMKM harus didukung dengan penguatan daya beli.
Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Didyk Choiroel mengatakan, alokasi penempatan dana pemerintah di perbankan untuk tahun 2021 sejumlah Rp 66,99 triliun. Angka ini sama besarnya dengan pagu anggaran 2020.
Selain itu, penempatan dana pemerintah di perbankan menjadi salah satu program dalam stimulus UMKM yang paling banyak memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Didyk, penempatan dana untuk kebijakan PEN 2021 dan rencana bisnis perbankan dengan pertimbangan jangkauan wilayah penyaluran kredit untuk pemulihan ekonomi nasional. Adapun perbankan yang menerima kucuran anggaran adalah bank milik negara (Himbara), bank pembangunan daerah (BPD), dan serta perbankan syariah.
“Bunga penempatan yang diberikan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antar Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan terkait burden sharing sehingga range bunga berkisar di 2,8%,” kata Didyk, Minggu (10/1).
Didyk menegaskan, dari sisi anggaran penempatan dana pemerintah di perbankan selain berasal dari stimulus UMKM dalam PEN 2021, ada pula juga berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 240 miliar.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani melihat upaya pemerintah mengguyurkan stimulus bagi UKM bertujuan untuk memperkuat pemodalan UMKM. Ia berharap program ini perlu di lanjutkan di tahun ini.
Namun ia berharap dukungan ke UMKM tidak cuma modal, tapi penguatan demand atau konsumsi masyarakat terhadap produksi UMKM. Ajib menilai untuk program bansos produktif kepada UMKM sebenarnya bagus, tapi pemerintah perlu memperhatikan efektifitasnya.
Hal ini mengingat pada tahun lalu, stimulus yang baru diluncurkan di kuartal IV-2020 itu dalam waktu yang sangat singkat sudah terserap meskipun database dan penerima masih dipertanyakan.
“Kita tahu data tidak dapat diandalkan validitasnya. Database adalah kunci efektivitas. Apa pun programnya, sepanjang database valid, pasti akan bisa tersalurkan secara tepat sasaran,” kata Ajib, Minggu (10/1).
Sumber: Harian Kontan, Senin 11 Jan 2021 hal 2
WA only
Leave a Reply