Dirjen Migas: Target Produksi Minyak 1 Juta Bph Harus Tercapai

Target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (billion standard cubic feet per day/BSCFD) harus tercapai untuk menjamin pasokan energi di masa mendatang, menyusul kebutuhan yang diproyeksikan terus tumbuh.

Tak hanya untuk sektor transportasi, produksi migas yang lebih tinggi juga diperlukan untuk menopang pertumbuhan industri nasional dan memangkas defisit neraca perdagangan.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji mengatakan, target meningkatkan produksi migas merujuk pada kebutuhan energi nasional. Meski pada saat yang sama pemerintah mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik, tidak berarti kedua target ini bertentangan.

“Apalagi transisi menuju kendaraan listrik tidak bisa terjadi secara signifikan dalam waktu singkat. Saat ini saja kebutuhan minyak kita sekitar 1,6 juta bph, produksi 700 ribu bph. Kita produksi sampai 1 juta bph pun masih kurang banyak. Mobil listrik juga nggak bisa mendadak besar (pengembangannya),” kata Tutuka saat berkunjung secara virtual ke redaksi Investor Daily/Berita Satu Media Holdings (BSMH) di Jakarta, Rabu (3/2).

Meski demikian, dia tidak menampik bahwa seiring bertumbuhnya jumlah kendaraan listrik di masa mendatang, permintaan terhadap bahan bakar minyak (BBM) akan terpangkas. Namun, ini hanya untuk sektor transportasi darat.

Dia menjelaskan, di sektor transportasi laut, kebutuhan BBM masih ada. Belum lagi sektor industri dan kelistrikan yang membutuhkan gas dalam jumlah besar. Gas juga berperan untuk transisi ke energi terbarukan.

“Memang pada dasarnya kita membutuhkan banyak jenis energi. Kita negara yang penduduknya banyak, jadi butuh energi banyak,” ujar Tutuka.

Peningkatan produksi minyak, menurut dia, juga dapat memperkecil defisit neraca perdagangan migas yang dalam beberapa tahun terakhir cukup besar. Dua faktor yang menentukan defisit ini adalah volume produksi dan harga minyak.

Tutuka menambahkan, ketika harga minyak jatuh, neraca perdagangan tetap terpengaruh meski produksi minyak naik tipis. Artinya, untuk menekan defisit, volume produksi minyak harus naik signifikan.

Dirjen Migas memproyeksikan Indonesia mengalami kelebihan pasokan BBM, meski sangat tipis, pada 2030. “Pada 2025, kita sudah surplus lumayan tinggi, tetapi kebutuhan energi naik terus. Jadi, diharapkan pada 2029-2030 surplus lagi. Maka sangat-sangat penting target 1 juta bph ini berhasil,” tegas Tutuka.

Tutuka mengakui, impor minyak mentah akan tetap ada untuk memenuhi kebutuhan kilang BBM. Meski demikian, volume impor minyak mentah diharapkan tidak akan terlalu besar. Adanya kelebihan pasokan BBM pada 2029-2030 terjadi seiring keberadaan proyek-proyek kilang PT Pertamina, yakni pembangunan Kilang Tuban serta perbaikan dan peningkatan kapasitas (revamping) Kilang Balikpapan, Cilacap, Balongan, Plaju, dan Dumai.

Cukup Menantang

Menurut Tutuka Ariadji, dari segi potensi yang dimiliki, Indonesia masih memiliki peluang untuk menaikkan produksi migasnya walaupun tidak mudah. Namun, pihaknya telah membuat strategi untuk mencapai target 1 juta bph.

Srategi pertama yaitu mendorong kegiatan eksplorasi yang masih baik di blok migas produksi maupun di area terbuka. Apalagi Indonesia memiliki lebih dari 50 cekungan migas yang belum dieksplorasi. “Strategi kedua adalah penerapan enhanced oil recovery (EOR) atau penguarasan minyak tahap lanjut di lapangan yang sudah dikembangkan. Ini targetnya cukup besar,” kata dia.

Strategi ketiga, kata dia, yaitu percepatan dalam mengubah cadangan menjadi produksi (reserve to production/R to P) yang juga akan menghasilkan tambahan produksi cukup besar. Strategi berikutnya adalah mendorong pengembangan kembali lapangan migas produksi yang telah ditinggalkan atau undeveloped field.

“Yang besar juga, kami sudah identifikasi pengembangan migas nonkonvensional. Sementara ini kami perlu banyak minyak, jadi akan fokuskan ke shale oil,” tutur Tutuka.

Guna mencapai target produksi minyak 1 juta bph ini, Tutuka menegaskan, dukungan dari perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia sangat penting. Salah satunya, PT Pertamina (Persero) yang akan memegang peranan besar dalam mencapai target tersebut. “Dari target 1 juta bph, sekitar 70%-nya dari produksi Pertamina. Jadi,  kontribusi Pertamina sangat besar,” ucap dia.

Untuk produksi gas, Tutuka akan memastikan jadwal operasi sejumlah proyek gas tercapai, di antaranya pengembangan Lapangan Jambaran-Tiung Biru, Kilang Tangguh Train-2, Indonesia Deepwater Development (IDD), dan Lapangan Abadi, Blok Masela. Langkah ini ditempuh guna memastikan kebutuhan gas domestik yang terus membesar pada masa mendatang.

“Akan shortage (kekurangan) gas kalau proyek gas tidak jalan dan tidak ada tambahan dari potensi proyek baru,” ujar dia.

Dia mengemukakan, pasokan gas akan semakin aman jika Blok East Natuna berhasil dikembangkan. “Dengan produksi saat ini, cadangan gas bisa bertahan sekitar 20 tahun. Kalau tambah East Natuna, tambah 20 tahun lagi,” kata dia.

Perbaiki Fiskal

Untuk mencapai target-target tersebut, menurut Tutuka Ariadji, pihaknya berkomitmen terus memperbaiki iklim investasi migas guna menarik investor. Selain itu, pemerintah terbuka untuk memberikan insentif kepada perusahaan migas, seperti DMO (domestic market obligation) holiday, investment credit, percepatan depresiasi, hingga perpajakan. Perubahan besar dibutuhkan untuk menggaet investor.

“Yang jelas, pertama dari fiscal term cukup menarik. Tetapi kita tetap harus melihat negara lain, misalnya bagaimana di negara terdekat, seperti Malaysia, berapa IRR-nya (internal rate of return/tingkat pengembalian modal). Investor pasti menghitung dapat berapa,” kata Tutuka.

Dia mengungkapkan, pemerintah telah memberikan keleluasaan bagi perusahaan migas untuk memilih jenis kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) yang digunakan, apakah bagi hasil kotor (gross split) atau investasi yang dapat dikembalikan (cost recovery). Sejauh ini, perusahaan migas cenderung memilih PSC cost recovery karena merasa lebih nyaman.

Dia menjelaskan, keleluasaan memiliki kontrak akan digunakan dalam lelang 10 blok migas tahun ini. “Harapannya, sambil memperdalam bagaimana mengolah data migas, kita tawarkan bentuk PSC yang lebih menarik,” tutur dia.

Sejumlah perusahaan migas, kata dia, telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam lelang ini. “Tetapi secara resmi belum menyatakan investasi, hanya ketertarikan. Sinyal-sinyal sudah ada,” ujar dia.

Blok migas yang dilelang tahun ini meliputi lima blok migas yang akan ditawarkan melalui lelang reguler, yakni Blok Merangi III, Sekayu, North Kangean, Offshore Cendrawasih, dan Mamberamo. Sedangkan lima blok lainnya dilelang melalui penawaran langsung, yaitu West Palmerah, Liman, Rangkas, Bose, dan Maratua II.

Mengacu data SKK Migas, dari sembilan insentif yang diusulkan SKK Migas bersama perusahaan migas, lima insentif sudah dapat diimplementasikan. Insentif tersebut antara lain penundaan pencadangan dana pascatambang, serta penundaan atau penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

Insentif lainnya yaitu penggunaan barang milik negara tidak dikenakan sewa dan harga gas diskon untuk pemakaian di atas batas Take or Pay (TOP). Selain itu, pemerintah siap memberikan fleksibilitas fiskal, seperti percepatan depresiasi, perubahan split sementara, dan kewajiban pasok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) harga penuh.

Adapun insentif yang belum berjalan di antaranya pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday), penghapusan biaya pemanfaatan kilang LNG Badak, penundaan atau pengurangan hingga 100% dari pajak-pajak tidak langsung bagi blok eksploitasi, dan percepatan depresiasi untuk kurun waktu tertentu. SKK Migas menyatakan, untuk merealisasikan insentif-insentif tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

Sumber : investor.id, Rabu 3 Februari 2021