JAKARTA. Pemerintah akan berencana menerapkan bea meterai untuk term and condition (T&C) yang ada di berbagai platform digital, termasuk e-commerce. Para pelanggan yang akan belanja di e-commerce akan dikenakan bea meterai sebesar Rp 10.000 untuk transaksi di atas Rp 5 juta.
Direktur Eksekutif ICT Institute sekaligus Pengamat Ekonomi Digital Heru Sutadi mengatakan bahwa rencana pemerintah untuk menerapkan bea meterai pada e-commerce akan menambah beban konsumen dan pada akhirnya berdampak kepada transaksinya.
“Ujungnya kan konsumen bayar. Ini akan menaikkan harga jual. Ya tentu akan berdampak pada penjualan,” ujar Heru kepada Kontan.co.id, Minggu (19/6).
Menurut Heru, dengan adanya kebijakan tersebut akan membatasi perkembangan transaksi digital yang saat ini sedang berkembang di dalam negeri. Sehingga dirinya menilai aturan tersebut akan membuat transaksi digital di Indonesia akan terbelakang jika dibandingkan dengan negara lain.
“Kalau pajak pertambahan nilai (PPN) masih masuk akal, tapi bea meterai kan tidak logis,” tutur dia.
Heru menyarankan pemerintah untuk mengajak pemain over the top (OTT) terutama asing untuk memiliki Badan Usaha di Indonesia. Kemudian, semua transaksinya di Indonesia harus dilaporkan perpajakannya. Sehingga hal tersebut berpotensi mendapatkan penerimaan perpajakan yang lebih besar jika dibandingkan rencana pemerintah yang akan memberlakukan bea meterai untuk e-commerce tersebut.
“Katanya Indonesia mau jadi yang terdepan di e-commerce di Asia Tenggara bahkan digital hub di Asia. Kalau seperti itu, bukannya terdepan justru bikin terbelakang dengan aturan tersebut,” jelasnya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor melaporkan, penerimaan bea meterai per 16 Juni 2022 telah mencapai Rp 386,98 miliar.
“Sampai dengan tanggal 16 Juni 2022, penerimaan bea meterai untuk tahun 2022 sudah tercapai sebesar Rp 386,98 miliar,” ujar Neilmaldrin kepada Kontan.co.id, Minggu (19/6).
Sumber: kontan.co.id
WA only
Leave a Reply