Begini Contoh Kegiatan Membangun Sendiri yang Tidak Dikenai PPN

Kegiatan membangun sendiri (KMS) dapat dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) apabila memenuhi sejumlah kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 61/2022.

Berdasarkan PMK 61/2022, terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi antara lain konstruksi bangunan utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja. Kemudian, bangunan diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.

“Selanjutnya, luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi,” bunyi penggalan Pasal 2 ayat (3) PMK 61/2022, dikutip pada Senin (14/11/2022).

KMS adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Pembangunan bangunan bisa dilakukan secara sekaligus atau bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan. Namun, untuk pembangunan bertahap tenggang waktu antara tahapan membangun tersebut tidak boleh lebih dari 2 tahun.

Dalam PMK 61/2022, disebutkan pula beberapa contoh kasus kegiatan membangun sendiri, baik yang dilakukan secara sekaligus maupun bertahap. Ada juga contoh kasus kegiatan membangun sendiri yang tidak dikenai PPN.

Ilustrasi kasus
TUAN Y membangun gudang dengan luas 120 meter persegi untuk menunjang kegiatan usahanya. Pembangunan dilakukan melalui 2 tahap. Mula-mula pada Juni 2022 seluas 50 meter persegi. Lalu, pada Januari 2023 (6 bulan setelah tahap 1) dilanjutkan membangun 70 meter persegi.

Jika merujuk pada ketentuan persyaratan yang telah dipaparkan, kasus tersebut telah memenuhi 2 persyaratan. Tahapan pembangunan yang dilakukan satu kesatuan dengan periode jangka waktu tidak lebih dari 2 tahun dan bangunan diperuntukkan untuk kegiatan usaha.

Namun, terdapat persyaratan yang belum terpenuhi sebagai KMS karena luasnya kurang dari 200 meter persegi. Dengan demikian, kegiatan membangun sendiri pada kondisi tersebut tidak terutang PPN.

Sumber: news.ddtc.co.id