Seiring dengan coretax system yang makin canggih, Ditjen Pajak (DJP) kini lebih mudah untuk mencocokkan ataupun membandingkan data perpajakan dari berbagai sumber, serta menemukan ketidaksesuaian secara otomatis. Meski demikian, hal tersebut tidak serta merta membuat pengiriman Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) bakal meningkat. Sebab, setiap data tetap perlu dianalisis terlebih dahulu oleh petugas pajak. […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Melalui aturan tersebut, DJP menerapkan dua pendekatan dalam pengumpulan data ekonomi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yakni melalui metode lapangan dan non-lapangan. Pengumpulan data lapangan dengan mendatangi tempat tinggal, […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan penyebab meningkatnya piutang perpajakan berkualitas non lancar hingga macet setelah menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, peningkatan piutang perpajakan berkualitas non lancar hingga […]

Pemerintah mencatat adanya insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) yang sudah terverifikasi tetapi belum dibayarkan. Merujuk pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) dimaksud belum dibayarkan mencapai Rp6,51 triliun akibat belum tersedianya anggaran. “Perincian insentif pajak DTP tahun 2025 yang telah terverifikasi namun belum […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai memperkuat pengawasan kepatuhan melalui skema Kegiatan Pengumpulan Data (KPD) Berbasis Kewilayahan.  Lewat mekanisme ini, petugas pajak akan menyisir wilayah untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi, aset, hingga keberadaan wajib pajak sebagai bagian dari pemutakhiran basis data perpajakan. Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 […]