NEWS

  • DJP: Insentif Pajak 0% 50 Tahun di PFII Tak Berlaku Sama Rata

    DJP: Insentif Pajak 0% 50 Tahun di PFII Tak Berlaku Sama Rata

    Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut insentif pajak berupa pembebasan pungutan pajak penghasilan (PPh) menjadi 0% selama 50 tahun pada Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) bakal diatur lebih lanjut pada aturan turunan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pembebasan sampai setengah abad ini tidak akan berlaku secara sama rata untuk kegiatan usaha dan tenaga ahli di PFII. […]

  • Bos DJP Benarkan PFII Dapat Insentif Pajak 0% hingga 50 Tahun

    Bos DJP Benarkan PFII Dapat Insentif Pajak 0% hingga 50 Tahun

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, membenarkan bahwa pemerintah akan memberikan pajak 0% hingga 50 tahun bagi pelaku usaha atau investor di Pusat Finansial. Namun ia meminta untuk menunggu keterangan resmi lebih jauh dari pemerintah. “(Insentif pajak 0% untuk kegiatan usaha di PFII?) iya, nanti nunggu rilis resmi,” ujar Bimo singkat saat ditemui wartawan […]

  • Pemerintah Beri Insentif Pajak 0% hingga 50 Tahun untuk Investor PFII, Apa Saja?

    Pemerintah Beri Insentif Pajak 0% hingga 50 Tahun untuk Investor PFII, Apa Saja?

    Pemerintah bersama Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Komisi XI DPR RI resmi menyepakati pemberian berbagai insentif perpajakan bagi pelaku usaha yang berinvestasi di PFII. Salah satu insentif yang diatur adalah fasilitas perpajakan yang dapat diberikan hingga 50 tahun untuk kegiatan usaha tertentu. Aturan insentif ini sudah disepakati dalam pengambilan persetujuan […]

  • Kemenkeu Tegaskan Insentif Pajak di Pusat Finansial Tetap Mengacu ke Global Minimum Tax

    Kemenkeu Tegaskan Insentif Pajak di Pusat Finansial Tetap Mengacu ke Global Minimum Tax

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa insentif pajak untuk entitas usaha yang masuk ke Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan tetap mengacu ke rezim pajak minimum global alias global minimum tax (GMT).  Untuk diketahui, berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII yang telah selesai dibahas oleh Komisi XI DPR, pelaku usaha sektor keuangan, penunjang sektor keuangan, maupun di luar sektor […]

  • Ditjen Pajak Siap Buka Data Tax Ratio di Hadapan DPR

    Ditjen Pajak Siap Buka Data Tax Ratio di Hadapan DPR

    JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan bakal meningkatkan transparansi data perpajakan dengan membuka data agregat yang dapat dimanfaatkan untuk analisis tanpa mengungkap identitas wajib pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, data yang akan dipublikasikan nantinya mencakup berbagai variabel yang memungkinkan penyusunan dynamic modelling berbasis data mikro dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas wajib […]

WhatsApp WA only