NEWS
-

Era Global Minimum Tax, Opsi Skema Insentif Ini Bisa Tarik Investor Masuk RI
Penerapan global minimum tax (GMT) membuat pemerintah perlu menyiapkan opsi baru dalam pemberian insentif pajak untuk menarik investasi asing. Penyesuaian ini dilakukan seiring berakhirnya masa pengajuan fasilitas tax holiday berdasarkan PMK Nomor 130 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 69 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, batas waktu pengajuan usulantax holiday berakhir pada 31 Desember 2025. […]
-

DPR Ingin Defisit APBN 2027 di Bawah 2,4% Lewat Penerimaan Pajak
Badan Anggaran (Banggar) DPR berharap defisit anggaran pada tahun depan bisa ditekan lebih rendah dari besaran yang sudah disepakati senilai Rp671,16 triliun atau 2,40% dari produk domestik bruto (PDB), Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said berpandangan defisit anggaran masih bisa ditekan ke level yang lebih rendah melalui peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak […]
-

Tarik Investor ke RI Era GMT, Apindo Sebut Insentif Investasi Tak Cukup Hanya Pajak
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penerapan global minimum tax (GMT) membuat pemerintah perlu memperluas strategi insentif investasi. Insentif pajak tetap menjadi salah satu pertimbangan investor, namun bukan lagi menjadi satu-satunya faktor penentu daya tarik investasi. Maklum, target pertumbuhan investasi yang dipatok pemerintah tahun depan sebesar 7%, untuk mendorong ekonomi Indonesia tumbuh 6% pada 2027. Ketua […]
-

Audit Khusus Restitusi Pajak Masuk RUU APBN 2027, Ini Penjelasan Konsultan
JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang menambahkan ketentuan mengenai pemeriksaan dan/atau audit khusus dalam rangka restitusi pajak dinilai berpotensi mengubah mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang selama ini berjalan. Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengaku cukup terkejut dengan rencana pemerintah dan DPR RI mencantumkan ketentuan audit […]
-

Wewenang Audit Khusus Menkeu atas Restitusi Pajak di 2027
Pemerintah dan DPR semakin memperkuat wewenang Menteri Keuangan untuk mengaudit penerimaan negara. Wewenang yang sudah ada sejak APBN 2026 ini dipertahankan dan dipertajam hingga ke ranah pengembalian kelebihan pembayaran pajak alias restitusi. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027, Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati perincian lebih lanjut atas […]
WA only